JAKARTA, PARLE.CO.ID — Gelombang urbanisasi ke ibu kota kembali meningkat usai Lebaran 2026, memicu kekhawatiran baru terhadap kemampuan Jakarta menampung lonjakan penduduk sekaligus menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi di tengah daya tariknya sebagai pusat peluang kerja nasional.
Dalam suasana pasca-Lebaran yang identik dengan mobilitas besar-besaran, arus kedatangan pendatang baru kembali terlihat di berbagai pintu masuk Jakarta, mulai dari terminal, stasiun, hingga jalur transportasi utama. Fenomena tahunan ini mencerminkan harapan masyarakat daerah untuk mengakses pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik, namun juga menegaskan realitas kompetisi ketat dan tingginya biaya hidup di ibu kota.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi, mengatakan pemerintah perlu merespons fenomena ini dengan pendekatan tegas namun tetap manusiawi.
“Jakarta memang masih menjadi primadona, tetapi kita harus realistis karena hidup di kota ini tidaklah mudah. Pendatang harus datang dengan rencana yang jelas, bukan sekadar berharap keberuntungan,” ujar Nabilah dalam keterangan tertulis, Rabu (25/3/2026).
Ia menilai urbanisasi tanpa perencanaan matang berpotensi memperbesar berbagai persoalan sosial. Lonjakan jumlah penduduk yang tidak diimbangi keterampilan dan kepastian pekerjaan, menurutnya, dapat meningkatkan angka pengangguran, memperluas sektor informal yang rentan, serta memicu pertumbuhan kawasan permukiman tidak layak huni.
Lebih lanjut, Nabilah menekankan bahwa keberhasilan di Jakarta tidak hanya ditentukan oleh keberanian merantau, tetapi juga kesiapan individu dalam menghadapi persaingan. Tanpa bekal keterampilan dan daya tahan ekonomi, pendatang dinilai akan menghadapi tekanan yang semakin berat di tengah dinamika kota yang terus berkembang.
Di sisi kebijakan, ia mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat sistem pendataan dan pengawasan administrasi kependudukan guna memastikan arus masuk pendatang dapat terkelola dengan baik.
Selain itu, edukasi kepada calon pendatang terkait kondisi riil pasar kerja dan tingginya biaya hidup dinilai penting untuk mengurangi ekspektasi yang tidak realistis.
“Jakarta terbuka bagi siapa pun, tetapi harus ada kesadaran bersama untuk menjaga ketertiban dan memastikan kota ini tetap layak huni bagi seluruh warganya,” demikian Nabilah. ***