JAKARTA, PARLE.CO.ID — Di tengah meningkatnya curah hujan dan ancaman banjir yang berulang, perhatian terhadap kesejahteraan petugas lapangan kembali mengemuka. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hj. Nabilah Aboebakar Alhabsyi, mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar memberi perlindungan dan dukungan yang lebih serius kepada Satuan Tugas (Satgas) Dinas Sumber Daya Air (SDA) yang bekerja dengan beban fisik tinggi menghadapi cuaca ekstrem.
Desakan tersebut disampaikan Nabilah dalam rapat kerja Komisi D DPRD DKI Jakarta bersama jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang membahas evaluasi hasil reses tahun 2025 sekaligus persiapan agenda reses berikutnya. Dalam forum itu, ia menyoroti kondisi kerja Satgas SDA yang dinilai semakin berat seiring tingginya intensitas pekerjaan swakelola.
Menurut Nabilah, petugas Satgas SDA hampir setiap hari berpindah dari satu titik ke titik lain untuk menangani saluran air, genangan, hingga potensi banjir. Pola kerja tersebut, kata dia, menuntut tenaga fisik yang besar dan berlangsung di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu.
“Kalau pekerjaan dilakukan secara swakelola, artinya teman-teman Satgas SDA bekerja luar biasa keras. Mereka terus bekerja fisik, bahkan saat cuaca ekstrem,” ujar Nabilah dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (24/1/2026).
Ia mengingatkan, tanpa dukungan kesejahteraan yang sebanding dengan beban kerja, risiko kelelahan hingga gangguan keselamatan petugas lapangan akan semakin meningkat. Kondisi tersebut, lanjutnya, bukan hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga berpotensi mengganggu efektivitas pengendalian banjir di ibu kota.
Karena itu, Nabilah meminta Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan pemberian insentif tambahan serta pengaturan jam lembur yang lebih manusiawi bagi Satgas dengan beban kerja fisik tinggi, khususnya di lingkungan Dinas SDA. Aspirasi tersebut, menurut dia, perlu disampaikan secara langsung kepada Gubernur DKI Jakarta agar mendapat perhatian di tingkat pengambil kebijakan.
Selain soal insentif, Nabilah juga menyoroti aspek kesehatan petugas lapangan. Ia mengungkapkan adanya laporan petugas yang harus mendapatkan penanganan medis akibat kelelahan kerja.
“Tadi pagi saya mendapat informasi ada petugas yang sampai harus masuk IGD. Ini tidak boleh dianggap sepele dan harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Bagi Nabilah, kesejahteraan Satgas lapangan merupakan fondasi penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik, terutama dalam penanganan kebencanaan dan pengelolaan lingkungan. Dukungan yang memadai, kata dia, tidak hanya melindungi petugas, tetapi juga menentukan tingkat kesiapsiagaan Jakarta menghadapi musim hujan dan cuaca ekstrem yang kian intens.
Ia menegaskan, tanpa perlindungan dan apresiasi yang seimbang dengan risiko dan beban tugas, kemampuan respons cepat di lapangan berpotensi melemah—sebuah risiko yang dapat berdampak langsung pada keselamatan warga Jakarta. ***
