Oleh: Muhammad Solikin, S.KM. (Pemerhati Kebijakan Publik)
Indonesia sedang menghadapi ujian dalam menjaga arah perjalanan bangsa. Ketidakpastian kebijakan ekonomi, dinamika politik elite, dan tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang profesional menjadi tantangan yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Di tengah situasi tersebut, kepentingan lebih dari 280 juta rakyat Indonesia harus tetap menjadi kompas utama dalam setiap pengambilan keputusan negara.
Saya memandang Indonesia sebagai sebuah bahtera raksasa yang mengangkut harapan dan masa depan seluruh rakyatnya. Bahtera ini tidak cukup hanya memiliki kapten dan nakhoda. Ia membutuhkan kompas yang akurat, peta perjalanan yang jelas, serta kemampuan membaca perubahan cuaca agar tidak kehilangan arah di tengah lautan tantangan.
Persoalannya, belakangan ini sejumlah kebijakan strategis justru memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi arah pengelolaan negara. Salah satunya berkaitan dengan kebijakan sektor pertambangan, termasuk wacana sentralisasi ekspor hasil tambang melalui satu pintu dan gagasan agar negara menguasai 70 persen porsi kepemilikan dalam izin usaha pertambangan (IUP) swasta.
Pada prinsipnya, memperkuat penguasaan negara terhadap sumber daya alam merupakan tujuan yang sejalan dengan semangat kedaulatan ekonomi. Kekayaan alam Indonesia harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Namun, tujuan besar tersebut tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan kepastian hukum dan keberlangsungan dunia usaha.
Kebijakan ekonomi tidak bisa hanya diukur dari seberapa besar kewenangan negara yang berhasil diperluas. Pemerintah juga harus menghitung dampaknya terhadap investasi, kontrak usaha, rantai pasok, lapangan pekerjaan, dan kepercayaan pasar.
Perubahan aturan yang terlalu drastis tanpa persiapan matang berpotensi menciptakan ketidakpastian. Pelaku usaha membutuhkan kepastian mengenai aturan main, bukan perubahan mendadak yang dapat mengganggu perencanaan investasi jangka panjang.
Menurut saya, kedaulatan ekonomi harus dibangun melalui regulasi yang rasional, transparan, dan konsisten. Negara harus kuat dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga adil dalam memberikan kepastian kepada seluruh pelaku usaha. Jangan sampai semangat memperbesar penerimaan negara justru menghasilkan persoalan baru yang membebani perekonomian nasional.
Politik Jangan Mengalahkan Kepentingan Rakyat
Selain persoalan ekonomi, dinamika politik elite juga patut menjadi perhatian. Ketika masyarakat masih berhadapan dengan persoalan daya beli, lapangan pekerjaan, dan ketidakpastian ekonomi, energi bangsa justru berisiko terkuras oleh berbagai manuver politik di tingkat kekuasaan.
Munculnya polemik mengenai posisi Wakil Presiden dan berbagai wacana politik yang menyertainya harus disikapi secara dewasa. Dalam demokrasi, pengawasan terhadap kekuasaan merupakan hal yang sah. Kritik terhadap pejabat negara juga merupakan bagian dari kehidupan bernegara.
Namun, semua proses politik harus berjalan berdasarkan konstitusi. Mandat rakyat yang diperoleh melalui pemilihan umum tidak boleh diperlakukan sebagai sesuatu yang bisa diabaikan oleh kepentingan kelompok tertentu.
Jika terdapat persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan, mekanisme penyelesaiannya harus ditempuh melalui jalur hukum dan konstitusional. Jangan sampai perbedaan kepentingan politik berkembang menjadi konflik yang memperlemah stabilitas nasional.
Saya berpendapat, elite politik seharusnya memahami bahwa kekuasaan bukan tujuan akhir. Kekuasaan merupakan amanah yang harus digunakan untuk menyelesaikan persoalan rakyat. Karena itu, energi politik semestinya diarahkan untuk memperkuat pembangunan, bukan memperbesar perseteruan.
Pemerintah Harus Profesional dan Terukur
Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan perlu kembali menegaskan orientasi kerja yang profesional. Setiap kebijakan strategis harus didasarkan pada kajian komprehensif, data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta perhitungan dampak jangka pendek dan panjang.
Pemerintah juga harus berani membuka ruang dialog dengan akademisi, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan berbagai elemen bangsa. Kritik tidak boleh dianggap sebagai bentuk perlawanan. Kritik justru dapat menjadi bahan evaluasi agar kebijakan yang diambil tidak melenceng dari kepentingan nasional.
Kepemimpinan yang kuat bukan berarti selalu merasa benar. Pemimpin yang kuat adalah mereka yang mampu mendengarkan, mempertimbangkan masukan, mengambil keputusan secara bijaksana, dan bertanggung jawab atas konsekuensinya.
Di sisi lain, masyarakat juga tidak boleh hanya menjadi penumpang pasif dalam perjalanan bangsa. Rakyat memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan, menyampaikan kritik secara konstruktif, serta menjaga kehidupan demokrasi tetap sehat.
Mencintai NKRI bukan berarti harus membenarkan seluruh kebijakan pemerintah. Justru, kecintaan terhadap bangsa harus diwujudkan melalui kepedulian dan keberanian mengingatkan ketika terdapat kebijakan yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.
Indonesia membutuhkan stabilitas, tetapi stabilitas tidak boleh dibangun dengan menutup ruang kritik. Indonesia membutuhkan investasi, tetapi pertumbuhan ekonomi harus tetap berpijak pada kepastian hukum. Indonesia membutuhkan kepemimpinan kuat, tetapi kekuatan itu harus dijalankan dalam batas-batas konstitusi.
Menjaga Kompas Bahtera NKRI
Pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memegang kemudi pemerintahan. Masa depan bangsa juga ditentukan oleh kualitas kebijakan, integritas pemimpin, kekuatan institusi, dan partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya negara.
Bahtera besar bernama NKRI tidak boleh kehilangan arah akibat ketidakpastian kebijakan ekonomi maupun pertarungan kepentingan politik. Kita membutuhkan kesatuan visi untuk membawa Indonesia menuju kesejahteraan yang adil dan merata.
Sudah saatnya seluruh elemen bangsa mengesampingkan intrik yang kontraproduktif. Presiden beserta seluruh jajaran pemerintahan harus bekerja secara profesional, konsisten, dan terukur. Sementara itu, masyarakat harus tetap kritis dan aktif mengawal setiap kebijakan publik.
Kompas bangsa harus tetap berpijak pada konstitusi, kemudi pemerintahan harus dijalankan dengan profesionalisme, dan tujuan pelayaran harus selalu mengarah pada kesejahteraan rakyat.
Jangan biarkan bahtera Indonesia karam hanya karena para pemegang kemudi sibuk mempertahankan kepentingannya sendiri.

