BerandaLegislatifDewi Yustisiana Dukung Hilirisasi Mineral Kritis RI-Korea Selatan, Dorong Transfer Teknologi dan...

Dewi Yustisiana Dukung Hilirisasi Mineral Kritis RI-Korea Selatan, Dorong Transfer Teknologi dan Investasi

Published on

spot_img

Penguatan kerja sama hilirisasi mineral kritis antara Indonesia dan Korea Selatan dinilai menjadi peluang strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri teknologi global.

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, menyatakan dukungannya terhadap langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam memperkuat kemitraan kedua negara di sektor mineral kritis.

Menurut Dewi, kerja sama tersebut sejalan dengan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat hilirisasi dan membangun kemandirian industri nasional.

“Langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat hilirisasi dan kemandirian industri nasional. Kekayaan mineral Indonesia harus mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian,” ujar Dewi dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).

Legislator dari daerah pemilihan Sumatera Selatan II itu menilai Korea Selatan merupakan mitra strategis bagi Indonesia. Negara tersebut memiliki keunggulan teknologi, khususnya dalam pengembangan industri baterai kendaraan listrik dan semikonduktor.

Keunggulan tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan industri pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Kemitraan kedua negara juga berpeluang membuka akses terhadap teknologi serta memperkuat kapasitas industri nasional.

Namun, Dewi mengingatkan agar kerja sama hilirisasi tidak berhenti pada kesepakatan investasi atau peningkatan nilai perdagangan. Pemerintah perlu memastikan kemitraan tersebut memberikan dampak langsung terhadap penguatan kemampuan industri dalam negeri.

Ia menekankan pentingnya tiga aspek utama dalam pelaksanaan kerja sama, yakni peningkatan investasi, transfer teknologi, dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.

“Kita tidak ingin hanya menjadi pemasok bahan baku. Kerja sama ini harus menghasilkan investasi nyata, transfer teknologi, dan lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat Indonesia,” tegasnya.

Dewi berharap pemerintah segera menindaklanjuti kerja sama tersebut melalui realisasi proyek-proyek investasi yang konkret. Dengan begitu, potensi mineral kritis Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan industri sekaligus menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar.

Sebagai mitra kerja Kementerian ESDM, Komisi XII DPR RI, lanjut Dewi, mendukung kebijakan hilirisasi yang berorientasi pada peningkatan daya saing industri nasional dan memberikan manfaat ekonomi sebesar-besarnya bagi Indonesia.

Dukungan tersebut, menurutnya, perlu diikuti dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan agar kerja sama internasional benar-benar memperkuat kemandirian industri, bukan sekadar menjadikan Indonesia sebagai pemasok bahan mentah bagi kebutuhan industri negara lain. ***

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Habib Aboe: Rakernas PKS 2026 Harus Hasilkan Karya Nyata untuk Rakyat

Anggota DPR RI sekaligus politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyampaikan...

NKRI Membutuhkan Kepemimpinan yang Terukur, Bukan Manuver Politik dan Ketidakpastian Kebijakan

Oleh: Muhammad Solikin, S.KM. (Pemerhati Kebijakan Publik) Indonesia sedang menghadapi ujian dalam menjaga arah perjalanan...

Titi Anggraini: Pemilihan Cawapres di MPR Harus Lewat Voting, Bukan Aklamasi

Mekanisme pemilihan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka di Majelis Permusyawaratan Rakyat...

RUU Perampasan Aset Disahkan Jadi UU: Puan Maharani Tegaskan Bukan karena Desakan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait...

More like this

Habib Aboe: Rakernas PKS 2026 Harus Hasilkan Karya Nyata untuk Rakyat

Anggota DPR RI sekaligus politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyampaikan...

NKRI Membutuhkan Kepemimpinan yang Terukur, Bukan Manuver Politik dan Ketidakpastian Kebijakan

Oleh: Muhammad Solikin, S.KM. (Pemerhati Kebijakan Publik) Indonesia sedang menghadapi ujian dalam menjaga arah perjalanan...

Titi Anggraini: Pemilihan Cawapres di MPR Harus Lewat Voting, Bukan Aklamasi

Mekanisme pemilihan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka di Majelis Permusyawaratan Rakyat...