JAKARTA, PARLE.CO.ID — Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsyi, mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menghidupkan kembali fungsi bank sampah di tingkat Rukun Warga (RW) yang kini dinilai stagnan akibat rendahnya partisipasi masyarakat. Ia menyebut, minimnya insentif dan fasilitas menjadi hambatan utama dalam pengelolaan sampah mandiri berbasis warga.

“Banyak RW belum punya kader bank sampah karena tidak ada dukungan operasional. Padahal, kalau diberikan insentif, mereka bisa lebih semangat menjalankan,” ujar Nabilah kepada wartawan di Jakarta,, Jumat (18/7/2025).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya tidak cukup dengan sosialisasi semata. Dibutuhkan langkah nyata melalui penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat pemilahan, gerobak pengangkut, hingga alat pengolahan sampah sederhana.

“Bank sampah bisa aktif kembali kalau fasilitas dan edukasi jalan bersama. Kalau sudah berjalan baik, baru bisa diberlakukan sanksi bagi yang tidak patuh,” ucapnya.

Nabilah juga mendorong DLH agar tak hanya fokus pada penyediaan anggaran operasional, tetapi juga menyelenggarakan pelatihan teknis untuk para kader bank sampah, serta menjamin ketersediaan fasilitas di setiap RW secara merata.

Menurutnya, revitalisasi bank sampah bukan sekadar persoalan kebersihan lingkungan, melainkan juga strategi menekan beban pembiayaan pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir seperti Bantar Gebang dan RDF Rorotan.

“Ini bukan hanya soal kebersihan, tapi juga mengurangi beban pembiayaan daerah untuk TPA Bantar Gebang dan RDF Rorotan,” tegasnya. ***