BerandaYudikatifKejaksaan Gelar Musrenbang 2025, Fokus pada Perencanaan Berbasis Asta Cita dan Efisiensi Anggaran

Kejaksaan Gelar Musrenbang 2025, Fokus pada Perencanaan Berbasis Asta Cita dan Efisiensi Anggaran

Published on

spot_img

Jaksa Agung ST Burhanuddin Tekankan Pentingnya Anggaran Tepat Sasaran dan Sinkronisasi Kebijakan Nasional

Musrenbang 2025: Langkah Strategis Wujudkan Kejaksaan Modern dan Akuntabel

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan RI Tahun 2025 pada Rabu, 4 Juni 2025. Acara yang digelar secara hybrid dari Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, ini mengusung tema “Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Asta Cita: Menuju Kejaksaan yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern.”

Dalam sambutannya, Jaksa Agung menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum penting untuk menyusun perencanaan yang selaras dengan RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, dan Asta Cita Presiden-Wakil Presiden.

Efisiensi Anggaran Jadi Prioritas Utama

Sebagai bentuk implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD, Musrenbang kali ini diselenggarakan secara hybrid untuk mengoptimalkan anggaran. Jaksa Agung meminta seluruh satuan kerja lebih bijak dalam menyusun rencana anggaran.

“Penyederhanaan kegiatan harus menjadi momentum untuk menghindari kebocoran anggaran dan memastikan setiap rupiah digunakan tepat sasaran,” tegas Burhanuddin.

Pagu Indikatif 2026 Capai Rp8,96 Triliun

Jaksa Agung mengungkapkan, Kejaksaan RI telah memperoleh pagu indikatif tahun 2026 sebesar Rp8,96 triliun, dengan rincian:

  • Dukungan Manajemen: Rp8,61 triliun

  • Dukungan Penegakan dan Pelayanan Hukum: Rp347,91 miliar

Ia menekankan pentingnya pendekatan bottom-up dalam perencanaan, di mana satuan kerja menjadi aktor utama untuk memastikan kebutuhan lapangan terakomodasi.

Dorongan Partisipasi Aktif Seluruh Peserta

Jaksa Agung mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk aktif berdiskusi dan menyampaikan aspirasi. “Jangan apatis. Suarakan ide-ide konstruktif demi kesempurnaan perencanaan kita,” pesannya.

Hasil Musrenbang diharapkan sinkron dengan:

  • Rancangan Awal Renstra Kejaksaan 2025–2029

  • Hasil Rakernas Kejaksaan 2024

  • Program Prioritas Nasional Pemerintah

Acara ditutup dengan pembukaan resmi oleh Jaksa Agung dan doa untuk kelancaran tugas insan Adhyaksa. “Bismillahirrahmanirrahim, Musrenbang Kejaksaan RI Tahun 2025 saya nyatakan DIBUKA,” tandas Burhanuddin. (P-01)

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Edi Purwanto Soroti Empat Titik Lemah Keselamatan Pelayaran, dari Regulator hingga Konsumen

Rangkaian kecelakaan kapal penumpang di perairan Indonesia kembali menyoroti persoalan keselamatan pelayaran yang dinilai...

RUU Reforma Agraria Disepakati ke Paripurna, DPR Soroti Pembatasan Penguasaan Tanah Korporasi

Upaya membenahi ketimpangan penguasaan tanah dan mempercepat penyelesaian konflik agraria memasuki tahap baru setelah...

Reshuffle Kabinet Prabowo Harus Berbasis Kinerja, Bukan Kompromi Partai

Rencana reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto dinilai harus menjadi momentum mengevaluasi seluruh kinerja pemerintahan,...

Legislator PKS Apresiasi Polda Jatim Tangani Kecelakaan KMP Virgo Transport 8

Penanganan kecelakaan laut KMP Virgo Transport 8 tidak hanya menyangkut pencarian dan pertolongan korban,...

More like this

Edi Purwanto Soroti Empat Titik Lemah Keselamatan Pelayaran, dari Regulator hingga Konsumen

Rangkaian kecelakaan kapal penumpang di perairan Indonesia kembali menyoroti persoalan keselamatan pelayaran yang dinilai...

RUU Reforma Agraria Disepakati ke Paripurna, DPR Soroti Pembatasan Penguasaan Tanah Korporasi

Upaya membenahi ketimpangan penguasaan tanah dan mempercepat penyelesaian konflik agraria memasuki tahap baru setelah...

Reshuffle Kabinet Prabowo Harus Berbasis Kinerja, Bukan Kompromi Partai

Rencana reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto dinilai harus menjadi momentum mengevaluasi seluruh kinerja pemerintahan,...