Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan gagasan mengenai kemungkinan Indonesia memiliki lebih dari satu wakil presiden bukanlah usulan baru. Pemikiran tersebut, menurut dia, sudah disampaikannya sejak 2019 sebagai bagian dari upaya mencari format kepemimpinan nasional yang mampu mengakomodasi luas wilayah dan keberagaman Indonesia.
Sultan menjelaskan, gagasan itu berangkat dari karakter Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas, jumlah penduduk besar, serta keragaman suku, budaya, adat istiadat, dan persoalan antardaerah.
Menurut dia, sistem kepemimpinan nasional perlu terus dipikirkan agar mampu menjangkau seluruh wilayah, memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta memberikan ruang lebih besar bagi aspirasi masyarakat di berbagai daerah.
“Karena itu, saya selalu berpikir, bagaimana ke depan kita bisa membangun sistem kepemimpinan nasional yang semakin mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, memperkuat hubungan pusat dan daerah, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi aspirasi daerah,” kata Sultan dalam penjelasannya kepada media, Minggu (22/11/2026).
Dia mengingatkan, Indonesia lahir dari semangat persatuan berbagai daerah, kerajaan, kesultanan, dan elemen bangsa yang memiliki cita-cita bersama membangun negara merdeka.
Atas dasar itu, Sultan memandang penting adanya keseimbangan antara kekuatan politik nasional dan keterwakilan kepentingan daerah. Keduanya, menurut dia, tidak semestinya dipertentangkan, melainkan ditempatkan sebagai kekuatan yang saling melengkapi dalam penyelenggaraan negara.
Meski demikian, Sultan tidak mengklaim bahwa penambahan jumlah wakil presiden merupakan satu-satunya solusi untuk menjawab tantangan tersebut. Ia justru mendorong agar gagasan itu dibuka sebagai bahan kajian dan perdebatan publik.
“Apakah gagasan wakil presiden lebih dari satu merupakan jawaban yang paling tepat? Belum tentu juga,” ujarnya.
Ia mengajak para ahli hukum tata negara, akademisi, politisi, dan masyarakat untuk menguji gagasan tersebut secara terbuka. Menurut dia, diskusi kritis diperlukan agar muncul berbagai alternatif pemikiran yang lebih baik bagi masa depan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Sultan juga memahami bahwa gagasan tersebut terdengar tidak biasa karena berbeda dari sistem pemerintahan yang berlaku saat ini. Karena itu, ia menghargai beragam tanggapan, termasuk kritik dan penolakan dari masyarakat.
Namun, ia menilai demokrasi membutuhkan ruang bagi pertukaran gagasan, termasuk pemikiran yang belum pernah menjadi bagian dari praktik ketatanegaraan nasional.
Tegaskan Bukan Usulan untuk Diterapkan Sekarang
Sultan menegaskan, pemikirannya mengenai kemungkinan memiliki lebih dari satu wakil presiden bukanlah usulan untuk langsung diterapkan dalam pemerintahan saat ini.
Ia mengakui sistem ketatanegaraan Indonesia telah diatur dalam konstitusi. Karena itu, setiap wacana perubahan terhadap sistem tersebut harus melalui kajian mendalam, mekanisme konstitusional, serta kesepakatan kebangsaan yang luas.
Ia juga meminta agar gagasan tersebut tidak ditarik ke dalam kepentingan politik jangka pendek. Sultan menyatakan tidak sedang mencari sensasi melalui pernyataan tersebut.
Sebagai pimpinan lembaga negara yang membawa aspirasi daerah, ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyumbangkan pemikiran mengenai arah pembangunan dan masa depan Indonesia.
Sultan mengakui gagasan yang disampaikannya masih terbuka untuk dikritik dan disempurnakan. Ia mempersilakan berbagai pihak memberikan masukan maupun menawarkan pemikiran alternatif.
Baginya, substansi utama dari wacana tersebut bukan sekadar memperdebatkan jumlah wakil presiden, melainkan mencari sistem pemerintahan yang mampu bekerja lebih efektif, memperkuat hubungan pusat dan daerah, serta memastikan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia memperoleh kesempatan dan masa depan yang setara.
“Yang ingin saya dorong sebenarnya sederhana: bagaimana Indonesia ke depan semakin kuat, pemerintahannya semakin efektif, hubungan pusat dan daerah semakin baik, dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia merasa memiliki kesempatan, harapan, serta masa depan yang sama dalam republik ini,” kata Sultan.
Ia menegaskan, tujuan akhir dari setiap pemikiran mengenai sistem kepemimpinan nasional seharusnya tetap berorientasi pada kepentingan bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

