BerandaPeristiwaBI Rate Naik Jadi 6 Persen, Kang Dahlan: Debitur Pinjol Waspadai Beban...

BI Rate Naik Jadi 6 Persen, Kang Dahlan: Debitur Pinjol Waspadai Beban Utang

Published on

spot_img

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6 persen berpotensi menambah tekanan terhadap kondisi keuangan masyarakat, terutama debitur yang bergantung pada pinjaman online (pinjol) dan layanan beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later (paylater).

Di tengah daya beli yang belum sepenuhnya pulih dan kebutuhan rumah tangga yang terus berjalan, kenaikan suku bunga tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat. Meski tidak otomatis membuat bunga pinjol dan paylater ikut naik, perubahan kondisi moneter dapat memengaruhi biaya pendanaan, kebijakan penyaluran kredit, hingga penilaian risiko perusahaan pembiayaan.

Konsultan keuangan sekaligus pendiri Dahlan Consultants, Asep Dahlan, yang akrab disapa Kang Dahlan, menilai kenaikan BI Rate menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengevaluasi kembali kemampuan finansial sebelum mengambil pinjaman baru.

Menurut dia, debitur pinjol dan paylater merupakan kelompok yang perlu meningkatkan kewaspadaan karena sebagian masyarakat menggunakan fasilitas kredit digital untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, bahkan menutup kewajiban pinjaman sebelumnya.

“Ketika suku bunga acuan naik, masyarakat harus semakin berhati-hati dalam mengelola utang. Jangan sampai keputusan mengambil pinjaman hari ini justru menjadi beban keuangan yang sulit diselesaikan pada bulan berikutnya,” ujar Kang Dahlan.

Debitur Pinjol dan Paylater Harus Menghitung Ulang Kemampuan Bayar

Kang Dahlan menjelaskan, kenaikan BI Rate tidak serta-merta mengubah bunga seluruh produk pinjol maupun paylater. Setiap penyelenggara memiliki kebijakan penetapan biaya, struktur pendanaan, profil risiko, serta ketentuan perjanjian yang berbeda.

Namun, perubahan kondisi ekonomi dan biaya pendanaan dapat memengaruhi strategi perusahaan dalam menyalurkan pembiayaan. Karena itu, masyarakat tidak boleh hanya melihat kemudahan pencairan dana atau besarnya limit kredit yang ditawarkan.

“Limit besar bukan berarti kemampuan membayar juga besar. Masyarakat harus menghitung total kewajiban, termasuk bunga, biaya layanan, denda keterlambatan, dan tanggal jatuh tempo. Jangan mengambil pinjaman hanya karena tersedia fasilitasnya,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahaya penggunaan beberapa aplikasi pinjol dan paylater secara bersamaan. Tanpa perhitungan yang matang, cicilan dari berbagai platform dapat menumpuk dan menggerus pendapatan bulanan.

Kondisi tersebut semakin berisiko apabila debitur memiliki penghasilan tidak tetap, sementara kewajiban pembayaran bersifat rutin dan memiliki tenggat waktu yang ketat.

Jangan Tutup Utang dengan Utang Baru

Persoalan yang perlu diwaspadai, menurut Kang Dahlan, adalah kebiasaan menggunakan pinjaman baru untuk membayar cicilan pinjaman lama.

Pola gali lubang tutup lubang dapat membuat masyarakat terjebak dalam lingkaran utang. Pada tahap awal, pinjaman baru mungkin terlihat sebagai solusi sementara. Namun, ketika biaya pinjaman terus bertambah dan kemampuan membayar tidak meningkat, persoalan keuangan justru semakin kompleks.

“Jangan sampai pinjol digunakan untuk membayar paylater, kemudian paylater digunakan lagi untuk menutup pinjaman lainnya. Itu bukan penyelesaian masalah, melainkan memindahkan beban utang ke tempat lain,” tegasnya.

Ia menyarankan debitur memprioritaskan kebutuhan pokok, menghentikan sementara pengeluaran konsumtif, serta menyusun daftar seluruh kewajiban berdasarkan jumlah tagihan dan tanggal jatuh tempo.

Bagi masyarakat yang mulai mengalami kesulitan pembayaran, komunikasi dengan penyelenggara pinjaman perlu dilakukan sejak dini untuk mencari penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Industri Pembiayaan Digital Harus Tetap Melindungi Konsumen

Selain mengingatkan debitur, Kang Dahlan meminta perusahaan penyelenggara pinjol dan paylater tidak menjadikan kenaikan suku bunga sebagai alasan untuk membebani konsumen secara tidak proporsional.

Transparansi biaya, kejelasan perjanjian, penilaian kemampuan membayar, serta praktik penagihan yang bertanggung jawab harus tetap menjadi prioritas.

Menurut dia, pertumbuhan industri keuangan digital tidak boleh hanya diukur dari peningkatan jumlah transaksi dan penyaluran pembiayaan. Kualitas pembiayaan dan kemampuan konsumen memenuhi kewajibannya juga harus menjadi perhatian.

“Perusahaan pembiayaan harus memastikan masyarakat memahami konsekuensi pinjaman sejak awal. Jangan hanya agresif menawarkan limit dan kemudahan pencairan, tetapi mengabaikan kemampuan konsumen dalam membayar,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa penagihan utang tidak boleh berubah menjadi intimidasi, ancaman, atau tindakan mempermalukan debitur. Perlindungan data pribadi konsumen harus tetap dijaga.

Literasi Keuangan Menjadi Benteng Masyarakat

Kang Dahlan menilai kenaikan BI Rate menjadi pengingat bahwa masyarakat perlu memiliki ketahanan keuangan di tengah perubahan kondisi ekonomi.

Menurut dia, kemampuan mengelola penghasilan, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta memahami konsekuensi produk keuangan merupakan bekal penting agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam utang digital.

Ia menyarankan masyarakat membangun dana darurat, mengurangi ketergantungan terhadap kredit konsumtif, dan memastikan total cicilan tetap sesuai kemampuan penghasilan.

“Kemudahan teknologi keuangan seharusnya membantu masyarakat mengelola kebutuhan, bukan membuat mereka kehilangan kendali atas keuangannya. Jangan sampai kemudahan berutang hari ini menjadi kesulitan hidup pada masa depan,” kata Kang Dahlan.

Ia berharap regulator, industri jasa keuangan, dan masyarakat sama-sama memperkuat literasi serta perlindungan konsumen. Dengan demikian, kenaikan suku bunga acuan tidak semakin memperberat kelompok masyarakat yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pembiayaan digital.

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

BI Rate Naik Jadi 6 Persen, Industri Pinjol Terancam Tertekan, Gen Z dan Milenial Perlu Waspada

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) menjadi 6 persen berpotensi meningkatkan tekanan terhadap...

Habib Aboe Tegaskan Komitmen PKS Kawal Astacita Presiden Prabowo

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperkuat konsolidasi internal untuk menyelaraskan gerak seluruh kader dan anggota...

DPR Dorong Perluasan KUR untuk Cegah UMKM Terjerat Pinjol Ilegal dan Rentenir

Keterbatasan akses permodalan masih menjadi persoalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)....

Amin Ak: Perbankan Harus Perkuat Kedaulatan Digital dan Kendali Risiko AI

Perbankan nasional perlu memperkuat kedaulatan digital dan tata kelola kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk...

More like this

BI Rate Naik Jadi 6 Persen, Industri Pinjol Terancam Tertekan, Gen Z dan Milenial Perlu Waspada

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) menjadi 6 persen berpotensi meningkatkan tekanan terhadap...

Habib Aboe Tegaskan Komitmen PKS Kawal Astacita Presiden Prabowo

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperkuat konsolidasi internal untuk menyelaraskan gerak seluruh kader dan anggota...

DPR Dorong Perluasan KUR untuk Cegah UMKM Terjerat Pinjol Ilegal dan Rentenir

Keterbatasan akses permodalan masih menjadi persoalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)....