Penguatan keamanan dan penegakan hukum menjadi sorotan dalam kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Papua Tengah. Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menegaskan pentingnya strategi keamanan yang disesuaikan dengan karakteristik setiap wilayah, sekaligus menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Tengah dalam mengusut dugaan korupsi penjualan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulog.
Melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (25/7/2016), Habib Aboe menjelaskan, dalam kunjungan kerja tersebut, pihaknya bertemu dengan jajaran Polda Papua Tengah dan Kejati Papua Tengah sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap kinerja aparat penegak hukum. Menurut Habib Aboe, situasi keamanan di Papua Tengah memerlukan pendekatan yang berbeda antara wilayah pesisir, perkotaan, dan pegunungan.
Ia mengapresiasi langkah Polda Papua Tengah yang dinilai berhasil menerapkan strategi pengamanan sesuai kondisi di lapangan, terutama di kawasan pesisir dan perkotaan seperti Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika.
“Kami memberikan apresiasi kepada Polda Papua Tengah yang telah mampu menerapkan strategi pengamanan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Di kawasan pesisir dan perkotaan, khususnya Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika, jajaran kepolisian berhasil meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kriminalitas konvensional maupun peredaran narkotika melalui operasi-operasi yang terukur dan terstruktur,” ujar Habib Aboe, yang juga Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu lagi.
Menurut dia, tantangan keamanan di wilayah pegunungan memiliki karakter yang berbeda sehingga membutuhkan pola penanganan yang lebih spesifik. Ia menilai fokus aparat di daerah seperti Kabupaten Puncak, Dogiyai, dan Intan Jaya harus diarahkan pada upaya menjaga stabilitas keamanan dari ancaman kelompok separatis bersenjata serta mengawal proses pemulihan keamanan pascakonflik.
Meski demikian, Habib Aboe mengingatkan bahwa tindak kriminal konvensional masih menjadi persoalan serius yang harus ditangani. Berdasarkan data yang diterimanya, sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat sekitar 307 kasus kejahatan jalanan, meliputi pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor.
“Angka ini menunjukkan bahwa kejahatan konvensional masih menjadi ancaman nyata terhadap rasa aman masyarakat,” kata mantan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu, seraya meminta Polda Papua Tengah terus memperkuat patroli, meningkatkan fungsi intelijen, serta memperluas kehadiran personel kepolisian di tengah masyarakat agar langkah preventif maupun represif dapat berjalan secara proporsional.
Selain meninjau aspek keamanan, Habib Aboe juga menyampaikan dukungan terhadap Kejati Papua Tengah yang tengah menangani dugaan tindak pidana korupsi terkait penjualan Cadangan Beras Pemerintah Bulog dalam program stabilisasi harga pangan.
Menurutnya, perkara tersebut memiliki dampak strategis karena tidak hanya berkaitan dengan potensi kerugian keuangan negara, tetapi juga menyangkut hak masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.
“Kami memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Tinggi Papua Tengah dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait penjualan Cadangan Beras Pemerintah Bulog pada program stabilisasi harga pangan,” ujarnya.
Habib Aboe menegaskan, program Cadangan Beras Pemerintah merupakan instrumen penting pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Oleh sebab itu, setiap dugaan penyimpangan dalam pengelolaannya harus diusut secara menyeluruh agar tidak menggerus kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Ia berharap proses penyidikan dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan tetap menjunjung tinggi prinsip due process of law.
“Penegakan hukum yang berkualitas akan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum,” tutup Legislator Fraksi PKS dari Dapil Kalimantan Selatan I tersebut.