Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pengadaan puluhan ribu motor listrik operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG). Cek penjelasannya.

JAKARTA, PARLE.CO.ID – Komisi IX DPR RI menjadwalkan pemanggilan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) pada Senin (13/4/2026) mendatang. Pemanggilan ini bertujuan untuk meminta klarifikasi terkait pengadaan puluhan ribu unit motor listrik untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dikutip dari laporan ANTARA, Kamis (9/4/2026), Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengungkapkan kekagetannya atas video yang beredar di media sosial mengenai kedatangan puluhan ribu motor listrik tersebut. Menurutnya, pengadaan ini menjadi pertanyaan besar di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran.

“Senin besok kami akan mengundang BGN bersama dengan beberapa instansi lain. Kami mau menanyakan nanti tujuannya apa, urgensinya apa, dan dasar pengadaan itu seperti apa?” ujar Charles di Kompleks Parlemen, Senayan.

Charles menekankan bahwa fokus utama anggaran seharusnya dialokasikan untuk memperbaiki kondisi gizi anak Indonesia, sesuai tujuan utama program MBG. Ia juga menyayangkan ketiadaan konsultasi kepada DPR sebelum pengadaan tersebut dilakukan.

Merespons polemik tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi resmi. Ia membantah informasi yang menyebutkan jumlah pengadaan mencapai 70 ribu unit. Berdasarkan realisasi, jumlah motor listrik yang diadakan adalah 21.801 unit dari rencana awal sebanyak 25.644 unit.

Dadan menjelaskan bahwa pengadaan ini bukanlah program baru yang muncul tiba-tiba, melainkan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 untuk menunjang mobilitas kepala SPPG dalam menjalankan program MBG.

“Pengadaan motor listrik ini sudah direncanakan dalam anggaran tahun 2025 sebagai bagian dari dukungan operasional program MBG. Penganggarannya masuk dalam Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) sesuai PMK Nomor 84 Tahun 2025,” jelas Dadan, Kamis (9/4).

Meski masuk dalam anggaran 2025, realisasi administratif dan keuangannya baru berlangsung pada tahun 2026 melalui mekanisme resmi pemerintah.

Analisis Redaksi Parle.co.id: Celah Komunikasi

Rencana pemanggilan BGN oleh Komisi IX DPR RI menandai adanya celah komunikasi dan koordinasi yang cukup lebar antara lembaga eksekutif pelaksana program strategis nasional dengan lembaga legislatif. Analisis kami melihat bahwa pengadaan kendaraan operasional dalam jumlah masif—meskipun bertajuk kendaraan listrik yang selaras dengan kampanye hijau pemerintah—akan selalu menjadi isu sensitif di tengah ekspektasi publik terhadap efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

DPR tampaknya ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran fantastis program MBG benar-benar “sampai ke piring anak sekolah” dalam bentuk nutrisi, bukan terserap terlalu besar pada pos belanja modal operasional. Meskipun Kepala BGN telah mengklarifikasi landasan hukumnya (PMK 84/2025), tantangan BGN pada rapat Senin depan adalah membuktikan urgensi mobilitas menggunakan motor listrik tersebut di wilayah-wilayah pelayanan gizi.

Jika BGN gagal meyakinkan legislator mengenai korelasi antara 21 ribu motor listrik tersebut dengan peningkatan kualitas gizi anak, maka program MBG berisiko mendapatkan sentimen negatif sebagai program yang berat pada sisi birokrasi dan operasional daripada output substansialnya. ****