BerandaLegislatifJelang Lebaran 2026, DPR Minta Pemerintah Mitigasi Dampak Kenaikan Harga BBM

Jelang Lebaran 2026, DPR Minta Pemerintah Mitigasi Dampak Kenaikan Harga BBM

Published on

spot_img

Anggota Komisi XII DPR RI Shanty Alda Nathalia meminta pemerintah siapkan langkah konkret antisipasi kenaikan harga BBM jelang Lebaran 2026 demi jaga daya beli.

JAKARTA, PARLE.CO.ID – Anggota Komisi XII DPR RI, Shanty Alda Nathalia, mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan langkah-langkah konkret guna merespons penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Langkah antisipasi ini dinilai krusial mengingat tekanan ekonomi berpotensi meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026.

Shanty menekankan bahwa kenaikan harga BBM di periode sensitif seperti Ramadhan dapat memicu dampak berantai (multiplier effect), mulai dari lonjakan biaya transportasi hingga merangkaknya harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat.

“Kenaikan harga beberapa jenis BBM perlu menjadi perhatian bersama karena berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap biaya transportasi dan logistik yang kemudian akan berimplikasi pada naiknya harga barang dan jasa,” ujar Shanty dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (8/3/2026).

Menurut Shanty, momentum penyesuaian harga energi kali ini terjadi saat mobilitas masyarakat sedang meningkat signifikan. Aktivitas mudik lebaran serta tingginya konsumsi rumah tangga selama Ramadhan membuat daya beli masyarakat menjadi sangat rentan terhadap fluktuasi harga operasional.

“Kondisi ini perlu segera diantisipasi pemerintah mengingat mobilitas masyarakat meningkat. Pemerintah diharapkan dapat mengantisipasi agar penyesuaian harga BBM tidak memberikan tekanan berlebih terhadap daya beli masyarakat,” tambahnya.

Sebagai legislator yang membidangi sektor energi, Shanty juga meminta pemerintah memastikan stabilitas pasokan energi di seluruh wilayah Indonesia. Ia berharap ada keseimbangan antara kebijakan penyesuaian harga energi dengan perlindungan terhadap kelompok masyarakat menengah dan rentan.

Ia menilai, langkah responsif sangat penting agar momentum hari besar keagamaan tahun ini dapat berjalan lancar tanpa dibayangi tekanan ekonomi yang berlebihan.

“Ke depan, pemerintah diharapkan terus memantau dinamika harga energi sekaligus menyiapkan kebijakan yang responsif guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat selama periode hari besar keagamaan,” pungkas Shanty. *****

 

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Fahri Hamzah Desak BPS Benahi Data Backlog Rumah, Soroti Lesunya Daya Serap Pasar

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendesak Badan Pusat Statistik (BPS)...

Dasco Ungkap 8 WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Asing Lewat Lowongan Kerja

Sebanyak delapan warga negara Indonesia (WNI) diduga direkrut untuk menjadi bagian dari militer negara...

Puan Maharani Ungkap 16 RUU Disahkan Jadi UU Sepanjang Tahun Sidang 2025-2026

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah mengesahkan 16 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang...

Ahmad Muzani: Arsip Konstitusi Merekam Perjalanan Demokrasi dan Ketatanegaraan Indonesia

Perjalanan Indonesia membangun negara dan demokrasi tidak hanya tersimpan dalam buku sejarah, tetapi juga...

More like this

Fahri Hamzah Desak BPS Benahi Data Backlog Rumah, Soroti Lesunya Daya Serap Pasar

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendesak Badan Pusat Statistik (BPS)...

Dasco Ungkap 8 WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Asing Lewat Lowongan Kerja

Sebanyak delapan warga negara Indonesia (WNI) diduga direkrut untuk menjadi bagian dari militer negara...

Puan Maharani Ungkap 16 RUU Disahkan Jadi UU Sepanjang Tahun Sidang 2025-2026

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah mengesahkan 16 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang...