BerandaEksekutifMenteri LH Dorong Integrasi Program Pemenuhan Gizi dan Pengelolaan Lingkungan di Bali

Menteri LH Dorong Integrasi Program Pemenuhan Gizi dan Pengelolaan Lingkungan di Bali

Published on

spot_img

DENPASAR, PARLE.CO.ID– Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pentingnya sinergi antara pemenuhan gizi dan perlindungan lingkungan. Pesan itu ia sampaikan saat meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda di Denpasar, Bali, Sabtu (13/9/2025).

Menurut Hanif, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan agar manfaatnya berkelanjutan.

“Dua hal pokok yang harus kita tangani adalah sampah padat dan limbah domestik. Potensi sampah dari layanan ribuan orang per hari bisa sangat besar, sehingga pengelolaannya harus benar agar tidak menjadi beban lingkungan,” kata Hanif.

Saat ini, SPPG Polda mampu menyediakan 3.577 porsi makanan setiap hari bagi sembilan penerima manfaat, mulai dari posyandu hingga sekolah menengah atas. Program yang dikelola Yayasan Kemala Bhayangkari itu sudah menerapkan langkah ramah lingkungan, seperti penggunaan wadah makanan guna ulang, pembatasan plastik sekali pakai, serta pengurangan menu yang berpotensi menghasilkan sampah organik.

Untuk itu, Hanif juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas lingkungan Bali sebagai wajah Indonesia di mata dunia. “Konversi lahan wajib disudahi. Bali harus kita jaga sebaik-baiknya. Program gizi seperti MBG ini akan semakin kuat bila berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan praktik ekonomi sirkular,” ujarnya.

Dengan pendekatan ini, Program MBG tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga memberi solusi nyata dalam pengelolaan sampah, penguatan ekonomi lokal, dan pelestarian lingkungan.

“Kami berharap sinergi gizi dan lingkungan ini dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan sesuai agenda nasional,” demikian Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol. ***

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Insiden JPO Tendean Jadi Alarm Keselamatan, DPRD DKI Minta Audit Infrastruktur Publik

Insiden alat berat yang tersangkut di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) kawasan Tendean menunjukkan bahwa...

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Charles Honoris: Penentuan Penerima Harus Tepat Sasaran

Pemerintah didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya...

Sari Yuliati: Reformasi Hukum Nasional Bergantung pada Implementasi KUHAP

Reformasi hukum nasional tidak akan memberikan dampak nyata hanya dengan lahirnya peraturan baru. Yang...

Peluncuran Buku Anotasi KUHAP 2025, Komisi III DPR Dorong Keseragaman Penafsiran dan Penguatan Kepastian Hukum

Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 memasuki fase krusial setelah regulasi baru...

More like this

Insiden JPO Tendean Jadi Alarm Keselamatan, DPRD DKI Minta Audit Infrastruktur Publik

Insiden alat berat yang tersangkut di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) kawasan Tendean menunjukkan bahwa...

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Charles Honoris: Penentuan Penerima Harus Tepat Sasaran

Pemerintah didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya...

Sari Yuliati: Reformasi Hukum Nasional Bergantung pada Implementasi KUHAP

Reformasi hukum nasional tidak akan memberikan dampak nyata hanya dengan lahirnya peraturan baru. Yang...