BerandaEksekutifMenteri LH Dorong Integrasi Program Pemenuhan Gizi dan Pengelolaan Lingkungan di Bali

Menteri LH Dorong Integrasi Program Pemenuhan Gizi dan Pengelolaan Lingkungan di Bali

Published on

spot_img

DENPASAR, PARLE.CO.ID– Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pentingnya sinergi antara pemenuhan gizi dan perlindungan lingkungan. Pesan itu ia sampaikan saat meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda di Denpasar, Bali, Sabtu (13/9/2025).

Menurut Hanif, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan agar manfaatnya berkelanjutan.

“Dua hal pokok yang harus kita tangani adalah sampah padat dan limbah domestik. Potensi sampah dari layanan ribuan orang per hari bisa sangat besar, sehingga pengelolaannya harus benar agar tidak menjadi beban lingkungan,” kata Hanif.

Saat ini, SPPG Polda mampu menyediakan 3.577 porsi makanan setiap hari bagi sembilan penerima manfaat, mulai dari posyandu hingga sekolah menengah atas. Program yang dikelola Yayasan Kemala Bhayangkari itu sudah menerapkan langkah ramah lingkungan, seperti penggunaan wadah makanan guna ulang, pembatasan plastik sekali pakai, serta pengurangan menu yang berpotensi menghasilkan sampah organik.

Untuk itu, Hanif juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas lingkungan Bali sebagai wajah Indonesia di mata dunia. “Konversi lahan wajib disudahi. Bali harus kita jaga sebaik-baiknya. Program gizi seperti MBG ini akan semakin kuat bila berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan praktik ekonomi sirkular,” ujarnya.

Dengan pendekatan ini, Program MBG tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga memberi solusi nyata dalam pengelolaan sampah, penguatan ekonomi lokal, dan pelestarian lingkungan.

“Kami berharap sinergi gizi dan lingkungan ini dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan sesuai agenda nasional,” demikian Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol. ***

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Koalisi Sipil Tolak Aparat Awasi Pajak: Negara Bukan Debt Collector !

Penolakan terhadap kebijakan Direktorat Jenderal Pajak yang melibatkan aparat TNI dan Polri dalam pengawasan...

Gaungkan Pesan Persatuan Indonesia: Dasco Pertemukan Hotman Paris dan Ketua Umum PWI, di Sebuah Rumah Makan

Di tengah mencuatnya polemik hukum yang melibatkan pengacara Hotman Paris Hutapea dan Persatuan Wartawan...

Pengganti Perry Warjiyo Harus Jaga Independensi BI dan Dorong Produktivitas Ekonomi

Pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) membuka babak baru dalam...

Perry Warjiyo Mundur sebagai Gubernur BI, Akhiri Kepemimpinan yang Harusnya Berlangsung hingga 2028

Di saat perhatian publik masih tertuju pada arah kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi nasional,...

More like this

Koalisi Sipil Tolak Aparat Awasi Pajak: Negara Bukan Debt Collector !

Penolakan terhadap kebijakan Direktorat Jenderal Pajak yang melibatkan aparat TNI dan Polri dalam pengawasan...

Gaungkan Pesan Persatuan Indonesia: Dasco Pertemukan Hotman Paris dan Ketua Umum PWI, di Sebuah Rumah Makan

Di tengah mencuatnya polemik hukum yang melibatkan pengacara Hotman Paris Hutapea dan Persatuan Wartawan...

Pengganti Perry Warjiyo Harus Jaga Independensi BI dan Dorong Produktivitas Ekonomi

Pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) membuka babak baru dalam...