Perubahan tata dunia dan agenda reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dinilai membutuhkan keterlibatan lebih luas dari berbagai unsur bangsa. Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong Universitas Indonesia (UI) memperkuat peran akademik untuk menopang diplomasi Indonesia di tingkat internasional.
Anggota BKSAP DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan dorongan tersebut saat kunjungan BKSAP ke Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis kemarin (24/9/2026). Dalam pertemuan bertema “Peran Diplomasi Parlemen dalam Reformasi PBB: Perspektif Indonesia”, Habib Aboe mengatakan diplomasi Indonesia di era modern tidak cukup hanya mengandalkan jalur pemerintah dan parlemen.
Perguruan tinggi, menurut dia, memiliki kapasitas riset dan kepakaran yang dapat menjadi sumber gagasan bagi penguatan posisi Indonesia dalam sistem multilateral.
“Ketika berbicara mengenai arah reformasi PBB dan penguatan sistem multilateral, kita harus sadar bahwa diplomasi di era modern tidak bisa lagi hanya dimonopoli oleh jalur eksekutif atau sekadar perdebatan di ruang sidang parlemen,” ujar Habib Aboe dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026).
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS itu menilai keterlibatan perguruan tinggi dapat dikembangkan melalui Track Two Diplomacy atau diplomasi akademik. Jalur tersebut memungkinkan hasil riset, kepakaran, dan pemikiran kritis dari lingkungan akademik menjadi bagian dari pengembangan strategi diplomasi Indonesia.
Menurut Habib Aboe, UI memiliki modal akademik yang kuat untuk memainkan peran tersebut, baik melalui penelitian maupun pengembangan gagasan strategis mengenai berbagai isu internasional.
“Universitas Indonesia, dengan kapasitas riset dan pemikir-pemikir kritisnya, harus mengambil peran aktif di garis depan melalui Track Two Diplomacy atau diplomasi akademik,” tuturnya.
Habib Aboe juga mendorong perguruan tinggi tidak hanya menjalankan fungsi akademik dalam pengertian konvensional. Kampus, kata dia, dapat menjadi ruang produksi gagasan yang memberikan masukan terhadap kebijakan dan diplomasi Indonesia.
“UI tidak boleh sekadar menjadi menara gading yang hanya mengkaji teori atau membaca sejarah tata kelola global. Kampus ini harus bertransformasi menjadi ‘dapur utama’ yang meracik dan menyuplai amunisi gagasan progresif bagi postur diplomasi kita,” katanya.
Ia mengatakan BKSAP membutuhkan kontribusi dunia akademik sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menjalankan diplomasi parlemen. Masukan tersebut dapat berupa kajian alternatif, resolusi, hingga rumusan strategi untuk menghadapi berbagai agenda dalam forum internasional.
“Kami di BKSAP membutuhkan second opinion, resolusi alternatif, dan rumusan strategi yang taktis dari mimbar akademik ini sebagai bekal konkret delegasi Indonesia menuju Sidang IPU mendatang,” ujar Habib Aboe, seraya mengajak sivitas akademika UI, mulai dari dosen, peneliti hingga mahasiswa, untuk meningkatkan keterlibatan dalam isu-isu internasional.
Menurut mantan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewa (MKD) DPR RI itu, keterlibatan tersebut dapat memperluas basis pengetahuan yang digunakan dalam diplomasi parlemen sekaligus memperkuat posisi Indonesia ketika menghadapi perubahan tata dunia.
“Oleh karena itu, saya mendorong penuh agar civitas akademika UI—baik pakar maupun mahasiswanya—mulai secara agresif ‘turun gelanggang’ mengawal isu-isu internasional. Mari bersinergi,” katanya.
Habib Aboe, yang juga anggota Komisi III DPR RI itu, menambahkan bahwa kolaborasi antara parlemen dan perguruan tinggi diperlukan agar kepentingan nasional Indonesia dapat diperjuangkan dengan dukungan kajian dan gagasan yang lebih kuat di berbagai forum internasional.
“Jadikan kepakaran di kampus ini sebagai tulang punggung yang memperkuat diplomasi parlemen kita di kancah dunia, demi memastikan kepentingan nasional Indonesia tidak hanya didengar, tetapi juga diperhitungkan dalam perubahan tata dunia baru,” ujarnya.
Pertemuan BKSAP DPR dengan sivitas akademika UI tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pertukaran gagasan antara parlemen dan dunia akademik. Fokus pembahasan diarahkan pada agenda reformasi PBB serta penguatan peran diplomasi Indonesia dalam menghadapi dinamika sistem multilateral.