JAKARTA, PARLE.CO.ID — Ketika kabut asap mulai menyeberang Selat Malaka menuju Malaysia, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengingatkan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar bencana alam, tetapi juga cermin kegagalan sistemik dalam manajemen krisis lingkungan.
Dalam pernyataan tertulis yang dirilis Minggu (20/7/2025), Alex menyebut pemerintah belum mengoptimalkan penggunaan Karhutla Monitoring System (KMS)—sistem pemantauan berbasis satelit yang dirancang untuk mendeteksi titik api secara real-time.
“Seharusnya sistem ini menjadi alat deteksi dini, bukan sekadar proyek pencitraan teknologi. Namun apa yang kita saksikan adalah sebaliknya: keterlambatan respons dan kekacauan koordinasi,” ujar legislator dari daerah pemilihan Sumatera Barat I tersebut.
Pernyataan Alex muncul sehari setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru melaporkan lonjakan signifikan titik panas di Pulau Sumatera, dengan Riau sebagai penyumbang terbesar—259 dari total 694 titik panas.
Di lapangan, petugas pemadam kebakaran berjibaku dengan peralatan minim. Helikopter water bombing milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau dilaporkan tidak dapat dioperasikan. Akibatnya, pemadaman hanya dilakukan lewat jalur darat oleh pasukan gabungan Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, dan relawan.
“Di beberapa titik, relawan harus memadamkan api dengan tongkat karena tidak ada sumber air. Situasi ini tidak bisa dibiarkan berulang tahun demi tahun,” kata Alex.
Dampak kabut asap kini meluas. BMKG menyebut, berdasarkan citra satelit Minggu siang dan sore, sebagian asap telah terdeteksi menyentuh wilayah Malaysia.
Sistem KMS, yang dikelola oleh Badan Pengelola REDD+ (BP REDD+), pada dasarnya dirancang untuk menganalisis dan memetakan kebakaran menggunakan citra satelit resolusi tinggi milik DigitalGlobe, dengan kemampuan mendeteksi lokasi api hingga akurasi 50×50 sentimeter. Platform ini didukung Global Forest Watch Fires dan diklaim mampu mengidentifikasi titik awal kebakaran serta memperkirakan pelaku di baliknya.
Namun, menurut Alex, performa sistem ini tidak tampak dalam manajemen karhutla tahun ini. “BP REDD+ tidak menunjukkan performa yang layak sebagai institusi pemantau dan pengawal kebijakan lingkungan,” ucapnya.
Alex menekankan bahwa karhutla bukan sekadar soal lingkungan, melainkan isu kemanusiaan dan diplomatik. “Dampaknya meluas ke sektor kesehatan, pendidikan, hingga hubungan internasional. Ini bukan hanya masalah dalam negeri,” ujarnya.
Ia juga mengaitkan penanganan karhutla dengan agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo. “Jika kita serius ingin mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, maka pengelolaan lingkungan harus menjadi pondasinya,” katanya.
Lebih lanjut, Alex mendesak agar data dari KMS digunakan sebagai dasar untuk penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran. “Data tidak boleh berhenti sebagai arsip. Ia harus menjadi dasar tindakan. Kalau tidak, setiap tahun kita akan bicara soal hal yang sama,” pungkasnya. ***
