JAKARTA, PARLE.CO.ID — Upaya memperkuat keterlibatan publik dalam proses legislasi kembali digaungkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Melalui Forum Seminar Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS), Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan diskusi bertajuk “Meaningful Public Participation: Membangun Sinergi Parlemen dan Publik”, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Acara ini menandai langkah nyata lembaga legislatif dalam mendorong partisipasi publik yang lebih substansial dan terstruktur dalam setiap proses pengambilan kebijakan.

Forum ini dibuka langsung oleh Pimpinan DPR RI, Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P., yang menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi. “DPR saat ini telah memiliki Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) sebagai wadah penyerap aspirasi publik. BAM akan menjadi kanal prioritas dalam memastikan partisipasi bermakna, khususnya dalam pembahasan rancangan undang-undang,” ujar Cucun dalam sambutannya.

Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber lintas bidang, termasuk Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Setjen DPR RI Khopiatuziadah, serta Akademisi Hukum Universitas Indonesia, Dr. Fitriani Ahlan Sjarif. Forum dipandu oleh Analis Legislatif Ahli Madya Setjen DPR RI, Dr. Rohani Budi Prihatin.

Forum ini juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar; Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawaty; serta para pejabat dan mitra kerja Bakohumas.

Menuju Parlemen yang Lebih Terbuka

Menurut Indra Iskandar, partisipasi publik bukan hanya sekadar bentuk masukan, tetapi harus menjadi bagian integral dari proses demokrasi. “Kami berharap melalui forum ini lahir pemikiran strategis, ide segar, dan praktik baik yang bisa direplikasi dalam sistem pengambilan keputusan DPR,” ujarnya.

Forum ini tidak hanya mengedepankan semangat deliberatif, tetapi juga memperkenalkan metode partisipasi yang lebih relevan dengan era digital, seperti platform daring dan kanal interaktif untuk menyampaikan aspirasi warga.

Dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan inklusi, kegiatan ini diharapkan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi parlemen sekaligus menciptakan ruang yang lebih terbuka bagi suara masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik. ***