Rabu, 21 Mei, 2025
spot_img
More

    Berita Terkini

    RUU KUHAP Dikaji Ulang, KMI Peringatkan Risiko Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan

    JAKARTA, PARLE.CO.ID — Di tengah pembahasan revisi besar-besaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Kaukus Muda Indonesia (KMI) memperingatkan bahwa reformasi hukum yang tidak berbasis data empiris berisiko mengacaukan pembagian kewenangan antar lembaga penegak hukum.

    Dalam pernyataan resminya yang diterima wartawan, Kamis (8/5/2025), Ketua KMI Edi Homaidi menegaskan bahwa fungsi penyidikan merupakan tahap teknis yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana.

    Oleh karena itu, perubahan terhadap struktur kewenangan harus mempertimbangkan kapasitas kelembagaan dan efektivitas institusional yang telah berjalan.

    “Penyidikan membutuhkan keahlian teknis, kesiapan SDM, serta infrastruktur operasional yang memadai. Jika tidak hati-hati, revisi justru bisa menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan memperlemah penegakan hukum,” katanya.

    Peringatan KMI muncul seiring pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej yang menyebut sistem saat ini—dengan penyidik dari kepolisian dan penuntut umum dari kejaksaan—masih berjalan dengan baik. Ia menyampaikan hal itu dalam wawancara dengan Detik.com pada 6 Mei 2024.

    Pandangan serupa juga muncul dalam studi Jurnal Hukum dan Pembangunan (Universitas Indonesia, 2021) yang mencatat bahwa fragmentasi fungsi penyidikan dapat menyebabkan disharmoni kelembagaan apabila tidak didukung arsitektur koordinasi yang solid.

    Lebih lanjut, Edi Homaidi menyatakan tidak menolak perubahan, namun menekankan bahwa reformasi hukum pidana harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan kajian mendalam, bukan dorongan sektoral atau idealisme kelembagaan semata.

    “Menjaga peran Polri sebagai penyidik utama tetap menjadi opsi yang masuk akal secara teknis dan historis, tentu dengan penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas,” ujarnya lagi.

    RUU KUHAP saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR. KMI menyatakan akan terus mengawal proses legislasi ini agar tidak menyimpang dari semangat reformasi hukum yang adil, terukur, dan menjaga efektivitas lembaga yang telah terbukti bekerja. ***

    Berita Terkini

    spot_imgspot_img

    Jangan Terlewatkan

    Tetap Terhubung

    Untuk mendapatkan informasi terkini tentang berita, penawaran, dan pengumuman khusus