BerandaMobilitasInvestasi Terhambat, Ekonomi Indonesia Terancam: Korupsi, Ormas Nakal, dan Biaya Politik Jadi...

Investasi Terhambat, Ekonomi Indonesia Terancam: Korupsi, Ormas Nakal, dan Biaya Politik Jadi Sorotan Utama

Published on

spot_img

Bamsoet: Sinergi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Diperlukan untuk Atasi Hambatan Investasi

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Kadin Indonesia Bambang Soesatyo, mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait hambatan investasi di Indonesia yang dapat mengancam pertumbuhan ekonomi. Dalam Rapat Terbatas Koordinasi Bidang Polkam Kadin Indonesia, Senin (24/3/2025), Bamsoet menyoroti berbagai faktor yang menghambat minat investor, baik domestik maupun asing.

Korupsi dan “Mafia Hukum” Hambat Investasi

Bamsoet menyoroti korupsi yang masih merajalela di berbagai level pemerintahan sebagai salah satu hambatan utama. Menurutnya, praktik korupsi tidak hanya meningkatkan biaya operasional perusahaan, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam persaingan bisnis. Selain itu, sistem hukum yang tidak memberikan kepastian, proses hukum yang berbelit-belit, penegakan hukum yang tebang pilih, serta keberadaan “mafia hukum” semakin memperburuk iklim investasi di Indonesia.

Ormas Nakal dan Biaya Politik Tinggi Bebani Investor

Selain korupsi, Bamsoet juga menyoroti keberadaan oknum organisasi massa (ormas) nakal yang seringkali melakukan pungutan liar dan memeras perusahaan. Tindakan ini mengganggu distribusi barang dan menambah beban biaya bagi investor. Biaya politik yang tinggi, sebagai konsekuensi dari sistem pemilihan langsung, juga menjadi faktor penghambat investasi. Sumbangan-sumbangan yang diminta, mulai dari peringatan hari besar nasional hingga keagamaan, semakin membebani dunia usaha.

Birokrasi Rumit dan Infrastruktur Tidak Memadai

Birokrasi yang rumit dan panjang, serta infrastruktur yang tidak memadai, turut menjadi kendala dalam menarik investasi. Proses perizinan yang tidak efisien menciptakan bottleneck yang membuat banyak investor gagal memulai usaha dengan cepat. Selain itu, ancaman keamanan seperti konflik sosial, terorisme, dan kriminalitas juga menjadi faktor penghambat investasi.

Sinergi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Diperlukan

Bamsoet menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Stabilitas kebijakan, reformasi sistem hukum, penegakan hukum yang tegas, peningkatan infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia adalah langkah-langkah kunci yang harus diambil. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan daya saing di mata investor global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (P-01)

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Hotman Paris Minta Maaf kepada Insan Pers, Jelaskan Kronologi Ucapan “Punya Otak Gak Sih?”

Pengacara Hotman Paris Hutapea akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada insan pers, seperti...

Yahya Zaini Desak BGN Cabut Moratorium SPPG demi Selamatkan Investasi Mitra MBG

Kebijakan moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diterapkan Badan Gizi Nasional (BGN) berdampak...

Keberadaan Koperasi Merah Putih Jangan Sampai Matikan Warung Kelontong dan UMKM Desa

Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi (Kemenkop) segera memperjelas fungsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah...

Sejarah Baru atau Dominasi Berlanjut? Mengulas Sengitnya Jalan Menuju Final Piala Dunia 2026 Antara Spanyol vs Argentina

Partai puncak Piala Dunia 2026 mempertemukan Spanyol dan Argentina. Akankah Messi cs cetak sejarah...

More like this

Hotman Paris Minta Maaf kepada Insan Pers, Jelaskan Kronologi Ucapan “Punya Otak Gak Sih?”

Pengacara Hotman Paris Hutapea akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada insan pers, seperti...

Yahya Zaini Desak BGN Cabut Moratorium SPPG demi Selamatkan Investasi Mitra MBG

Kebijakan moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diterapkan Badan Gizi Nasional (BGN) berdampak...

Keberadaan Koperasi Merah Putih Jangan Sampai Matikan Warung Kelontong dan UMKM Desa

Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi (Kemenkop) segera memperjelas fungsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah...