Bamsoet: Sinergi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Diperlukan untuk Atasi Hambatan Investasi
JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Kadin Indonesia Bambang Soesatyo, mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait hambatan investasi di Indonesia yang dapat mengancam pertumbuhan ekonomi. Dalam Rapat Terbatas Koordinasi Bidang Polkam Kadin Indonesia, Senin (24/3/2025), Bamsoet menyoroti berbagai faktor yang menghambat minat investor, baik domestik maupun asing.
Korupsi dan “Mafia Hukum” Hambat Investasi
Bamsoet menyoroti korupsi yang masih merajalela di berbagai level pemerintahan sebagai salah satu hambatan utama. Menurutnya, praktik korupsi tidak hanya meningkatkan biaya operasional perusahaan, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam persaingan bisnis. Selain itu, sistem hukum yang tidak memberikan kepastian, proses hukum yang berbelit-belit, penegakan hukum yang tebang pilih, serta keberadaan “mafia hukum” semakin memperburuk iklim investasi di Indonesia.
Ormas Nakal dan Biaya Politik Tinggi Bebani Investor
Selain korupsi, Bamsoet juga menyoroti keberadaan oknum organisasi massa (ormas) nakal yang seringkali melakukan pungutan liar dan memeras perusahaan. Tindakan ini mengganggu distribusi barang dan menambah beban biaya bagi investor. Biaya politik yang tinggi, sebagai konsekuensi dari sistem pemilihan langsung, juga menjadi faktor penghambat investasi. Sumbangan-sumbangan yang diminta, mulai dari peringatan hari besar nasional hingga keagamaan, semakin membebani dunia usaha.
Birokrasi Rumit dan Infrastruktur Tidak Memadai
Birokrasi yang rumit dan panjang, serta infrastruktur yang tidak memadai, turut menjadi kendala dalam menarik investasi. Proses perizinan yang tidak efisien menciptakan bottleneck yang membuat banyak investor gagal memulai usaha dengan cepat. Selain itu, ancaman keamanan seperti konflik sosial, terorisme, dan kriminalitas juga menjadi faktor penghambat investasi.
Sinergi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Diperlukan
Bamsoet menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Stabilitas kebijakan, reformasi sistem hukum, penegakan hukum yang tegas, peningkatan infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia adalah langkah-langkah kunci yang harus diambil. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan daya saing di mata investor global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (P-01)
