Wakil Ketua MPR dari PAN Soroti Kerugian Negara Rp 193,7 Triliun dan Kepercayaan Publik yang Tergerus

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina, khususnya isu pencampuran ilegal (blending illegal) antara Pertalite dan Pertamax, masih menjadi perhatian serius masyarakat. Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, mendesak Pertamina segera membentuk Tim Investigasi Independen untuk mengungkap kasus ini.

“Menghadapi kasus yang sekarang bergulir ini, saya memandang perlu dibentuknya Tim Investigasi Independen oleh Pertamina yang terdiri dari orang-orang yang kredibel, memiliki integritas, dan berasal dari kalangan akademisi serta institusi yang terpercaya,” ujar Eddy dalam acara Industrial Summit 2025 bertema “Kasus Pertamina VS Kepercayaan Publik” di Studio 1 Menara Kompas, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Keresahan Masyarakat yang Belum Terjawab

Eddy Soeparno, yang juga Doktor Ilmu Politik UI, menyoroti kebingungan masyarakat akibat pernyataan yang bertolak belakang antara aparat penegak hukum dan Pertamina. “Di satu pihak, aparat penegak hukum menyatakan ada blending illegal, sementara Pertamina menyatakan tidak ada. Ini menimbulkan kebingungan di masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pembentukan Tim Investigasi Independen akan membantu mengungkap kebenaran sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap Pertamina. “Hal ini juga akan mempercepat pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina yang saat ini tengah tergerus,” tambahnya.

Kerugian Negara dan Momentum Perbaikan

Kasus ini diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 193,7 triliun. Eddy menilai, kasus ini harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Pertamina.

“Pengawasan internal perseroan harus diperkuat. Setiap perseroan memiliki komisaris sebagai wakil pemegang saham dengan tugas mengawasi kinerja perseroan dan direksi. Pengawasan ini harus diperkuat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa,” tegasnya.

Pentingnya Kepercayaan Publik terhadap BUMN

Eddy mengingatkan bahwa Pertamina merupakan salah satu BUMN paling strategis di Indonesia karena menyangkut hajat hidup orang banyak. “Kepentingan kita sehari-hari berkaitan dengan Pertamina, seperti BBM untuk berkendara dan LPG untuk memasak. Jangan sampai terulang kejadian serupa di masa mendatang yang bisa meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMN secara luas,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa BUMN memiliki kewajiban untuk kemaslahatan masyarakat, sehingga integritas dan transparansi harus dijaga. (P-01)