Oleh: Fahri Hamzah
(Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman/Wakil Ketua DPR RI (2024-2029)/Anggota DPR RI (2004-2009)/Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia)
SAYA menghabiskan hampir lima tahun di Komisi VI DPR RI, yang saat itu mengawasi Kementerian BUMN. Pengalaman ini membawa saya pada kesimpulan bahwa terdapat ambiguitas dalam peran BUMN, terutama dalam implementasi Pasal 33 UUD 1945.
Di satu sisi, BUMN dikuasai negara dan sering kali menjadi alat kepentingan politik. Di sisi lain, BUMN dituntut untuk berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan rakyat, yang sering kali berbenturan dengan prinsip bisnis yang berorientasi profit.
Profit dan Peran BUMN
Dalam berbagai regulasi BUMN yang saya kaji, terdapat kesimpulan bahwa “profit” seharusnya tidak menjadi satu-satunya tolok ukur kinerja BUMN. Negara harus menargetkan kesejahteraan rakyat yang lebih luas daripada sekadar keuntungan finansial.
Namun, dalam praktiknya, BUMN sering kali terjebak dalam dilema. Mereka beroperasi seperti perseroan terbatas dengan orientasi profit, tetapi tetap berada dalam pusaran politik yang kuat. Hal ini diperparah dengan pengawasan legislatif yang kadang lebih ketat dibandingkan pengawasan internal perusahaan.
Saya pernah menyaksikan sendiri bagaimana anggota legislatif mengajukan pertanyaan di sidang komisi terkait tender proyek yang dimenangkan oleh perusahaan lain. Situasi ini sering kali berujung pada negosiasi di balik layar, yang merusak profesionalisme dan efektivitas BUMN.
BUMN sebagai “Raksasa Tidur”
BUMN Indonesia selama ini bagaikan “raksasa tidur” yang bergerak tanpa arah yang jelas. Bandingkan dengan negara seperti Norwegia, Qatar, Uni Emirat Arab, Singapura, dan Malaysia, yang mampu mengelola sumber daya alam mereka untuk membangun Sovereign Wealth Fund yang kuat.
Saya selalu membayangkan hadirnya seorang pemimpin yang berani melakukan konsolidasi besar-besaran terhadap BUMN agar menjadi entitas ekonomi yang lebih terkoordinasi, bahkan terkomando. Dengan demikian, Indonesia bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita bukan hanya negara kaya, tetapi juga memiliki kekuatan pasar yang besar dan solid.
Lahirnya Danantara: Awal Kebangkitan BUMN
Kini, konsolidasi BUMN telah memasuki tahap pertama dengan lahirnya Danantara pada 24 Februari 2025. Ini adalah langkah besar yang saya impikan sejak lama—menyatukan kekuatan ekonomi nasional dalam satu entitas besar yang lebih efisien dan strategis.
Keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil langkah ini bukanlah keputusan yang muncul dalam satu-dua hari. Ini adalah hasil dari diskusi panjang dan perumusan strategi bersama para ekonom berpengalaman.
Jika dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, Prabowo menunjukkan pemahaman ekonomi yang cukup mendalam. Seperti Presiden Habibie, ia memahami bahwa ekonomi bukan hanya sekadar angka, tetapi bagian dari ilmu pengetahuan yang harus dikelola dengan strategi yang matang.
Tidak bisa disangkal bahwa kebijakan ekonomi Prabowo bersumber pada prinsip-prinsip teoretis yang jelas, bukan sekadar keputusan pragmatis jangka pendek. Danantara menjadi simbol keberanian dalam kepemimpinan ekonomi Indonesia. Ke depan, pemimpin negara harus semakin memahami ilmu dan praktik ekonomi agar Indonesia bisa bersaing di tingkat global.
Danantara bukan sekadar konsolidasi BUMN—ini adalah langkah menuju kemandirian ekonomi nasional yang lebih kuat. ***
