BerandaLegislatifWakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono Dukung Aturan Baru Pemberantasan Judi Online...

Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono Dukung Aturan Baru Pemberantasan Judi Online di Era Prabowo

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID —  Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, mendukung rencana penerbitan aturan hukum baru dalam penegakan dan pemberantasan judi online oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Ibas, sapaan akrab Edhie Baskoro, saat membuka seminar bertajuk “Bangkitkan #SadarDigital: Lawan Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal, Selamatkan Masa Depan Generasi Kita!” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

“Kita perlukan komitmen besar-besaran juga dari Presiden RI, Pak Prabowo Subianto. Katanya akan dikeluarkan atau menerbitkan peraturan presiden atau peraturan pemerintah tentang penindakan judi online sebagai salah satu langkah strategis. Semoga menjadi landasan bagi kita untuk melakukan tindakan dan penegakan,” ujar Ibas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Tindakan Tegas dan Sinergi Antarlembaga

Ibas menekankan pentingnya tindakan tegas dan penertiban aturan dalam pemberantasan judi online serta pinjaman online ilegal. Menurutnya, perang melawan judi daring harus diwujudkan melalui langkah nyata dan sinergi antarlembaga terkait, termasuk DPR, pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat.

“Dengan hukuman yang lebih berat, pengawasan yang lebih ketat, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi DPR, pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat,” tegas Ibas.

Edukasi dan Literasi Keuangan

Selain penegakan hukum, Ibas juga menekankan pentingnya edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk menghindari praktik perjudian dan pinjaman online ilegal dengan memanfaatkan fasilitas ekonomi yang disediakan pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Ayo, bekerja keras demi mencapai kehidupan yang lebih baik! Ayo, menabung demi mengelola keuangan yang lebih sehat! Ayo, berinvestasi dalam sektor produktif yang menguntungkan!” ajaknya.

Ibas menjelaskan bahwa skema KUR telah disiapkan bagi usaha kecil dan mikro dengan berbagai opsi pinjaman yang dapat diakses secara legal dan bertanggung jawab. “Manfaatkan fasilitas kredit usaha rakyat untuk wirausaha! Gapai kemandirian ekonomi demi kesejahteraan masa depan,” tambahnya.

Prioritas Pemberantasan Judi dari Masa ke Masa

Ibas mengingatkan bahwa pemberantasan judi online telah menjadi prioritas kepemimpinan nasional sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo, dan kini diperkuat oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa upaya ini memerlukan keterlibatan seluruh masyarakat Indonesia.

“Mari jadikan #SadarDigital sebagai gerakan nasional! Bersama, kita lawan judi online dan pinjaman online ilegal demi masa depan generasi muda Indonesia,” ajak Ibas. “Bersama kita ciptakan ruang digital yang lebih aman dan produktif!”

Dukungan Lembaga Terkait

Seminar ini dihadiri oleh berbagai lembaga pemerintah dan institusi, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Reserse Kriminal Polri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam memerangi judi online dan pinjaman ilegal.

Dengan dukungan aturan baru dan sinergi antarlembaga, diharapkan upaya pemberantasan judi online dan pinjaman ilegal dapat berjalan efektif, melindungi generasi muda, dan menciptakan ruang digital yang aman serta produktif. (P-01)

 

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Ahmad Muzani: Qanun Asasi NU Jadi Landasan Menjaga Persatuan dan Keutuhan Negara

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai Qanun Asasi Nahdlatul Ulama (NU) bukan sekadar dokumen...

MUI dan AMREI Gelar Pelatihan Manajemen Risiko, Dorong Tata Kelola Organisasi Berbasis Kinerja

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong penguatan tata kelola organisasi melalui penerapan manajemen risiko dalam...

Laba BTN Tembus Rp2,40 Triliun pada Semester I 2026, Legislator PDIP Soroti Peran Pembiayaan Rumah

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN membukukan laba bersih konsolidasi Rp2,40 triliun...

BKSAP DPR Bidik Prancis, Swiss, dan Jepang untuk Kembangkan Industri Vetiver Garut

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong Kabupaten Garut memanfaatkan diplomasi parlemen...

More like this

Ahmad Muzani: Qanun Asasi NU Jadi Landasan Menjaga Persatuan dan Keutuhan Negara

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai Qanun Asasi Nahdlatul Ulama (NU) bukan sekadar dokumen...

MUI dan AMREI Gelar Pelatihan Manajemen Risiko, Dorong Tata Kelola Organisasi Berbasis Kinerja

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong penguatan tata kelola organisasi melalui penerapan manajemen risiko dalam...

Laba BTN Tembus Rp2,40 Triliun pada Semester I 2026, Legislator PDIP Soroti Peran Pembiayaan Rumah

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN membukukan laba bersih konsolidasi Rp2,40 triliun...