BREAKING INTEL
PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik. GEOPOLITIK: Bamsoet ingatkan "Jeda Strategis" Iran-Israel, RI harus waspadai lonjakan harga minyak dunia USD 95/Barel. EKONOMI: Menperin jamin stok LPG nasional aman meski ketergantungan impor mencapai 83,97 persen. REKRUTMEN: PT KAI buka lowongan kerja masif di Job Fair Undip Semarang 15-16 April 2026. PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik.
MARKET WATCH
USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
PARLE INTEL: NATIONAL REVENUE ALERT

Urgensi Regulasi GSA: Menutup Celah Kebocoran Fiskal Udara

Analisis strategis mendeteksi adanya anomali pada pencatatan pajak sektor transportasi udara internasional di mana volume penumpang tidak berbanding lurus dengan serapan PPh dan PPN nasional. Redaksi mengidentifikasi skema 'direct booking' luar negeri sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi. Sinergi antara kebijakan GSA wajib dan pembatasan modal asing 49% merupakan instrumen proteksi bagi pelaku usaha lokal sekaligus upaya repatriasi devisa. Intelijen ekonomi menekankan bahwa tanpa intervensi regulasi pada kuartal ini, potensi kerugian negara dari sektor SOTO (Sold Outside Ticketing Outside) diprediksi akan terus meningkat seiring lonjakan rute internasional 2026.

Sabtu, 18 April 2026
More
    BREAKING INTEL
    PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik. GEOPOLITIK: Bamsoet ingatkan "Jeda Strategis" Iran-Israel, RI harus waspadai lonjakan harga minyak dunia USD 95/Barel. EKONOMI: Menperin jamin stok LPG nasional aman meski ketergantungan impor mencapai 83,97 persen. REKRUTMEN: PT KAI buka lowongan kerja masif di Job Fair Undip Semarang 15-16 April 2026. PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik.
    MARKET WATCH
    USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
    USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
    PARLE INTEL: NATIONAL REVENUE ALERT

    Urgensi Regulasi GSA: Menutup Celah Kebocoran Fiskal Udara

    Analisis strategis mendeteksi adanya anomali pada pencatatan pajak sektor transportasi udara internasional di mana volume penumpang tidak berbanding lurus dengan serapan PPh dan PPN nasional. Redaksi mengidentifikasi skema 'direct booking' luar negeri sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi. Sinergi antara kebijakan GSA wajib dan pembatasan modal asing 49% merupakan instrumen proteksi bagi pelaku usaha lokal sekaligus upaya repatriasi devisa. Intelijen ekonomi menekankan bahwa tanpa intervensi regulasi pada kuartal ini, potensi kerugian negara dari sektor SOTO (Sold Outside Ticketing Outside) diprediksi akan terus meningkat seiring lonjakan rute internasional 2026.

    BerandaEksekutifAlokasi Belanja Negara 2025: Fokus pada Swasembada, Pendidikan, dan Program Sosial

    Alokasi Belanja Negara 2025: Fokus pada Swasembada, Pendidikan, dan Program Sosial

    -

    JAKARTA, PARLE.CO.ID — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa total alokasi Belanja Negara pada tahun 2025 mencapai Rp2.701,4 triliun. Anggaran ini difokuskan untuk mendukung program prioritas pembangunan seperti swasembada pangan, swasembada energi, dan program makan bergizi gratis, sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    Dikutip dari Antara, Sri Mulyani menyampaikan alokasi ini usai acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12/24).

    “Belanja Pemerintah Pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang makin tepat sasaran,” jelas Sri Mulyani.

    Detail Alokasi Anggaran

    • Pendidikan: Rp724,3 triliun, merupakan alokasi tertinggi dalam fungsi pendidikan di APBN.
    • Kesehatan: Rp218,5 triliun.
    • Perlindungan Sosial: Rp503,2 triliun.
    • Ketahanan Pangan: Rp144,6 triliun.
    • Program Makan Bergizi Gratis: Rp71 triliun.

    Program makan bergizi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan asupan gizi anak-anak tetapi juga mendorong perekonomian desa. “Dana Desa sebesar Rp70 triliun akan bersinergi dengan program makan bergizi, menggerakkan aktivitas ekonomi di pedesaan,” tambah Sri Mulyani.

    Prioritas Tambahan 2025
    Presiden Prabowo juga menegaskan sejumlah prioritas tambahan dalam APBN 2025, di antaranya:

    • Pemeriksaan Kesehatan Gratis: Alokasi Rp3,2 triliun.
    • Renovasi Sekolah: Rp20 triliun.
    • Sekolah Unggulan Terintegrasi: Rp2 triliun.
    • Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa: Rp15 triliun.

    Transfer ke Daerah dan Pendapatan Negara
    Sebesar Rp919,9 triliun dari alokasi anggaran 2025 dialokasikan untuk Transfer ke Daerah. Anggaran ini ditujukan untuk mendorong sinergi antara belanja pusat dan daerah demi pemerataan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan publik.

    Sementara itu, Pendapatan Negara ditargetkan mencapai Rp3.005,1 triliun. Reformasi perpajakan menjadi salah satu strategi utama untuk mencapai target ini.

    Menyeimbangkan Pusat dan Daerah
    Sri Mulyani menekankan pentingnya sinkronisasi belanja antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan fokus pada prioritas pembangunan seperti swasembada, pendidikan, dan program sosial, APBN 2025 diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. (P-01)

     

    Endang Suherman
    Endang Suhermanhttps://parle.co.id
    Pengamat isu terkini dan kurator berita digital. Fokus pada akurasi data dan kecepatan informasi demi menjaga kualitas literasi pembaca Parle.co.id.

    TERKAIT

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    spot_img

    TERKINI