BerandaEksekutifAlokasi Belanja Negara 2025: Fokus pada Swasembada, Pendidikan, dan Program Sosial

Alokasi Belanja Negara 2025: Fokus pada Swasembada, Pendidikan, dan Program Sosial

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa total alokasi Belanja Negara pada tahun 2025 mencapai Rp2.701,4 triliun. Anggaran ini difokuskan untuk mendukung program prioritas pembangunan seperti swasembada pangan, swasembada energi, dan program makan bergizi gratis, sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dikutip dari Antara, Sri Mulyani menyampaikan alokasi ini usai acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12/24).

“Belanja Pemerintah Pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang makin tepat sasaran,” jelas Sri Mulyani.

Detail Alokasi Anggaran

  • Pendidikan: Rp724,3 triliun, merupakan alokasi tertinggi dalam fungsi pendidikan di APBN.
  • Kesehatan: Rp218,5 triliun.
  • Perlindungan Sosial: Rp503,2 triliun.
  • Ketahanan Pangan: Rp144,6 triliun.
  • Program Makan Bergizi Gratis: Rp71 triliun.

Program makan bergizi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan asupan gizi anak-anak tetapi juga mendorong perekonomian desa. “Dana Desa sebesar Rp70 triliun akan bersinergi dengan program makan bergizi, menggerakkan aktivitas ekonomi di pedesaan,” tambah Sri Mulyani.

Prioritas Tambahan 2025
Presiden Prabowo juga menegaskan sejumlah prioritas tambahan dalam APBN 2025, di antaranya:

  • Pemeriksaan Kesehatan Gratis: Alokasi Rp3,2 triliun.
  • Renovasi Sekolah: Rp20 triliun.
  • Sekolah Unggulan Terintegrasi: Rp2 triliun.
  • Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa: Rp15 triliun.

Transfer ke Daerah dan Pendapatan Negara
Sebesar Rp919,9 triliun dari alokasi anggaran 2025 dialokasikan untuk Transfer ke Daerah. Anggaran ini ditujukan untuk mendorong sinergi antara belanja pusat dan daerah demi pemerataan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan publik.

Sementara itu, Pendapatan Negara ditargetkan mencapai Rp3.005,1 triliun. Reformasi perpajakan menjadi salah satu strategi utama untuk mencapai target ini.

Menyeimbangkan Pusat dan Daerah
Sri Mulyani menekankan pentingnya sinkronisasi belanja antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan fokus pada prioritas pembangunan seperti swasembada, pendidikan, dan program sosial, APBN 2025 diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. (P-01)

 

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Dua Perkara Emas di Bali, Jadi Perhatian Serius Komisi III DPR

Dua perkara terkait emas menjadi perhatian Komisi III DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik...

Hadapi Perubahan Tata Dunia, BKSAP DPR Minta UI Perkuat Riset untuk Diplomasi Indonesia

Perubahan tata dunia dan agenda reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dinilai membutuhkan keterlibatan lebih luas...

Edi Purwanto Soroti Empat Titik Lemah Keselamatan Pelayaran, dari Regulator hingga Konsumen

Rangkaian kecelakaan kapal penumpang di perairan Indonesia kembali menyoroti persoalan keselamatan pelayaran yang dinilai...

RUU Reforma Agraria Disepakati ke Paripurna, DPR Soroti Pembatasan Penguasaan Tanah Korporasi

Upaya membenahi ketimpangan penguasaan tanah dan mempercepat penyelesaian konflik agraria memasuki tahap baru setelah...

More like this

Dua Perkara Emas di Bali, Jadi Perhatian Serius Komisi III DPR

Dua perkara terkait emas menjadi perhatian Komisi III DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik...

Hadapi Perubahan Tata Dunia, BKSAP DPR Minta UI Perkuat Riset untuk Diplomasi Indonesia

Perubahan tata dunia dan agenda reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dinilai membutuhkan keterlibatan lebih luas...

Edi Purwanto Soroti Empat Titik Lemah Keselamatan Pelayaran, dari Regulator hingga Konsumen

Rangkaian kecelakaan kapal penumpang di perairan Indonesia kembali menyoroti persoalan keselamatan pelayaran yang dinilai...