JAKARTA, PARLE.CO.ID – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Mulyanto menegaskan kalau fraksinya sudah menyatakan penolakan pasal terkait skema Pemanfaatan Bersama Jaringan Transmisi (PBJT) atau power wheeling, dalam rapat di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

“PKS sendiri menolak pasal terkait power wheeling dalam RUU EBT, karena bukan saja persoalan sewa jaringan. Utamanya adalah dengan power willing, maka pembangkit listrik swasta dapat menjual langsung listrik dan tak lagi terjadi monopoli oleh negara,” ujar Mulyanto dalam Forum Legislasi bertajuk ‘Urgensi RUU Energi Baru Terbarukan untuk Mempercepat Transisi Energi’, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Sebab, lanjut Mulyanto, dengan konsep atau sistem itu, sehingga seller (penjualan) oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang selama ini dimonopoli negara, berubah menjadi multiplayer oleh pihak swasta.

“Maka ini adalah liberalisasi sektor. Artinya adalah harga listrik nanti akan mengikuti mekanisme pasar. Ini yang kami tolak karena bertentangan dengan konstitusi,” pungkas Mulyanto. ***