JAKARTA, PARLE.CO.ID – Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan, ide awal membuat Pusat Data Nasional (PDN), adalah untuk menyatukan data secara nasional dari tingkat pusat hingga daerah, bahkan desa, agar memudahkan dalam pengamanan datanya. Namun, peretasan PDN ini telah memalukan Indonesia sebagai bangsa dan negara.

“Mengapa? Karena terbukti bahwa sistem data nasional tersebut, memiliki banyak kelemahan, dimana hacker komunitas saja bisa meretas,” kata Dave berbicara dalam Gelora Talk bertema ‘PDN Jebol Diretas, Bahaya di Mana Negara?’, dikutip Kamis (4/7/2024).

Menurut Dave, DPR RI telah mengganggarkan pembuatan PDN setiap tahunnya sebesar Rp20 Triliun, sejak 2019 hingga 2024. Pembangunan infrastrukturnya dimulai oleh mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) saat itu, yakni Johnny G Plate.

“PDN ini anggarannya sangat besar, tiap tahun kita anggarankan sekitar Rp20 Triliun, sekarang sudah menghabiskan lebih dari Rp100 Triliun. Tapi pertanyaan kita, kenapa sistem pengamanannya mudah diretas, datanya bisa dicuri dan tidak ada back up data,” katanya.

Komisi I DPR RI, lanjut politisi Partai Golkar itu, pada awalnya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengusut tuntas peretasan PDN, tapi karena masa jabatan Anggota DPR RI periode ini akan berakhir pada 30 September, maka hal itu diurungkan.

“Dan pemerintah juga sudah melakukan auditing melalui BPKP. Kita minta Menkominfo dan BSSN memberikan penjelasan pada masa sidang mendatang. Hasil temuannya sejauh mana, transformasinya seperti apa, dan langkah mitigasinya. Ini yang mau kita dengar,” ujar Dave lagi.

Usai mendengar penjelasan dari Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, DPR RI akan mengundang Badan Intelejen Negara (BIN), Polri dan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti temuan peretasan tersebut, demikian Dave Laksono. ***