BerandaUncategorizedPenyelenggaraan Ibadah Haji 2024 Dinilai Belum Optimal

Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 Dinilai Belum Optimal

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menyoroti kurangnya fasilitas untuk jemaah haji, mukai dari transportasi, konsumsi hingga tenda jemaah selama di Arafah dan Mina. Padahal, kuota jemaah haji tahun ini bertambah 20 ribu dibandingkan tahun lalu.

“Pelaksanaan ibadah haji tahun ini menyimpan beberapa catatan yang terjadi setiap tahunnya, mulai dari pelanggaran visa hingga kurangnya fasilitas jemaah haji ditanah suci,” sebut Maman berbicara dalam acara Dialetika Demokrasi bertema “Evaluasi dan Catatan Penyelenggaraan Ibadah Haji 024” di Ruang Pusat Penyiaran dan Informasi Publik Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini menambahkan, penambahan kuota haji sebanyak 20.000 tidak boleh dipermainkan oleh pihak tertentu. Ia mengingatkan jangan sampai Kemenag punya kepentingan sendiri untuk memberikan tambahan kuota haji.

“Jangan sampai ada permainan kuota haji yang nantinya akan berdampak buruk pada kuota jemaah haji reguler,” tutur Maman.

Di sisi lain, Maman menyampaikan penyediaan hotel dan konsumsi bagi jemaah belum memenuhi standar yang diinginkan.

“Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat menjadi catatan perbaikan untuk penyelenggaraan haji tahun-tahun berikutnya agar setiap masalahan yang ada dapat terus diatasi,” sebutnya. ***

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Insiden JPO Tendean Jadi Alarm Keselamatan, DPRD DKI Minta Audit Infrastruktur Publik

Insiden alat berat yang tersangkut di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) kawasan Tendean menunjukkan bahwa...

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Charles Honoris: Penentuan Penerima Harus Tepat Sasaran

Pemerintah didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya...

Sari Yuliati: Reformasi Hukum Nasional Bergantung pada Implementasi KUHAP

Reformasi hukum nasional tidak akan memberikan dampak nyata hanya dengan lahirnya peraturan baru. Yang...

Peluncuran Buku Anotasi KUHAP 2025, Komisi III DPR Dorong Keseragaman Penafsiran dan Penguatan Kepastian Hukum

Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 memasuki fase krusial setelah regulasi baru...

More like this

Insiden JPO Tendean Jadi Alarm Keselamatan, DPRD DKI Minta Audit Infrastruktur Publik

Insiden alat berat yang tersangkut di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) kawasan Tendean menunjukkan bahwa...

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Charles Honoris: Penentuan Penerima Harus Tepat Sasaran

Pemerintah didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya...

Sari Yuliati: Reformasi Hukum Nasional Bergantung pada Implementasi KUHAP

Reformasi hukum nasional tidak akan memberikan dampak nyata hanya dengan lahirnya peraturan baru. Yang...