Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN tekankan perlunya riset keekonomian dan percepatan pembangunan energi terbarukan dalam rencana pengalihan impor BBM dari Singapura.
Pemerintah Diminta Lakukan Kajian Ekonomi Sebelum Alihkan Impor BBM
JAKARTA, PARLE.CO.ID — Rencana pemerintah untuk mengalihkan impor bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura ke negara-negara seperti Timur Tengah dan Amerika Serikat mendapat tanggapan kritis dari Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno. Menurut politisi dari Fraksi PAN ini, langkah strategis tersebut tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa tanpa kajian keekonomian yang matang.
“Perlu riset lebih lanjut tentang apakah spesifikasi di Timur Tengah dan AS sesuai dengan yang dibutuhkan dan harga akhir impor sampai ke pembeli tetap kompetitif dengan pasokan yang terjamin,” ujar Eddy Soeparno dalam keterangannya.
Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus menguntungkan Indonesia dari sisi teknis maupun ekonomi, agar tak hanya sekadar mengganti sumber impor semata.
Pengalihan Impor Harus Diiringi Transisi Energi Ramah Lingkungan
Lebih jauh, Eddy menyoroti bahwa kebijakan pengalihan impor seharusnya menjadi momentum memperkuat transisi energi nasional ke arah yang lebih berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya pembangunan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai solusi jangka panjang.
“Rencana pengalihan impor BBM ini sebaiknya dibarengi dengan percepatan pembangunan energi baru dan terbarukan, serta transformasi sektor hilir energi agar lebih efisien dan ramah lingkungan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa ketergantungan pada energi fosil tidak selaras dengan tren global yang kini semakin menuju dekarbonisasi. Karena itu, menurut Eddy, pemerintah harus memiliki roadmap transisi energi yang jelas dan inklusif.
Modernisasi Kilang dan Elektrifikasi Jadi Langkah Prioritas
Sebagai salah satu solusi konkrit, Eddy mendorong modernisasi kilang dalam negeri dan pemberian insentif terhadap pengembangan energi hijau. Ia juga menekankan pentingnya elektrifikasi sektor transportasi dan rumah tangga.
“Target bauran energi terbarukan tahun ini adalah 19 persen. Perlu komitmen kuat untuk pada akhirnya mencapai Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060. Elektrifikasi sektor transportasi dan rumah tangga menjadi kunci,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa menambah armada bus listrik dan memperluas cakupan operasinya akan berdampak signifikan terhadap pengurangan penggunaan kendaraan pribadi, yang selama ini menyumbang emisi besar.
MPR Siap Kawal Kebijakan Energi yang Berkeadilan
Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menegaskan bahwa lembaganya siap mengawal arah kebijakan energi nasional agar sesuai dengan amanat konstitusi, terutama menyangkut keadilan sosial dan pemanfaatan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat.
“Transisi energi harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh pihak — pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ini adalah investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (P-01)
