BerandaEksekutifPemerintah Fokus Tingkatkan Kualitas Program MBG

Pemerintah Fokus Tingkatkan Kualitas Program MBG

Published on

spot_img

JAKARTA,.PARLE.CO.ID — Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk program bantuan gizi nasional berupa makanan bergizi gratis atau MBG, pada tahun 2026, dengan jumlah yang melebihi Rp 171 triliun yang dianggarkan pada 2025. Target penerima juga bertambah, mencakup 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita di seluruh Indonesia.

Direktur Sektor Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Rofyanto Kurniawan melalui keterangan, Senin (5/5/2025) menyatakan bahwa setelah target penerima tercapai, pemerintah akan mengalihkan fokus ke peningkatan kualitas pelaksanaan program.

“Kalau target 82,9 juta penerima sudah kita capai, fokus berikutnya adalah pada perbaikan kualitas implementasi,” ujar Rofyanto seraya menegaskan bahwa peningkatan kualitas tidak hanya mencakup aspek distribusi bantuan, tetapi juga melibatkan penguatan kolaborasi lintas sektor di tingkat daerah.

Upaya ini, lanjut dia, bertujuan untuk mendorong perputaran ekonomi lokal, khususnya melalui pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK). Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah juga akan menyinergikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pengadaan bahan pangan dari petani lokal dan pelaku UMKM.

“Dengan pendekatan ini, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh para penerima langsung, tetapi juga oleh pelaku ekonomi mikro di sektor pertanian dan perdagangan,” kata dia lagi.

Sumbang 1,32 Persen Terhadap PSB

Dalam proyeksi resmi pemerintah, program ini diperkirakan menyumbang 1,32 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2026. Selain itu, implementasi program disebut-sebut akan menciptakan lebih dari 1,32 juta lapangan kerja baru dan membantu menurunkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 0,38 poin persentase.

Program bantuan gizi ini menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. ***

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

BPI KPNPA RI Apresiasi Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran...

BPI KPNPA RI Soroti Dugaan HP Ilegal di Lapas Perempuan Pekanbaru

Pekanbaru, Riau, Parle — Dugaan masih beredarnya telepon genggam (HP) ilegal di Lembaga Pemasyarakatan...

BPI KPNPA RI Desak Kapolri Beri Perhatian Kasus Irjen Sofyan Nugroho: Pejabat Polri Saja Menunggu Kepastian Hukum, Bagaimana Rakyat Biasa?

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik...

FWK MENILAI KPK PENAKUT, PEMERINTAH TIDAK BOLEH ANTIKRITIK

Jakarta, Parle--Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengingatkan KPK harus memiliki keberanian dan konsistensi dalam penegakan...

More like this

BPI KPNPA RI Apresiasi Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran...

BPI KPNPA RI Soroti Dugaan HP Ilegal di Lapas Perempuan Pekanbaru

Pekanbaru, Riau, Parle — Dugaan masih beredarnya telepon genggam (HP) ilegal di Lembaga Pemasyarakatan...

BPI KPNPA RI Desak Kapolri Beri Perhatian Kasus Irjen Sofyan Nugroho: Pejabat Polri Saja Menunggu Kepastian Hukum, Bagaimana Rakyat Biasa?

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik...