BerandaLegislatifPremanisme Ancaman Investasi! Eddy Soeparno MPR Desak Penegakan Hukum Kuat

Premanisme Ancaman Investasi! Eddy Soeparno MPR Desak Penegakan Hukum Kuat

Published on

spot_img

Gangguan Ormas Premanisme Hambat Pertumbuhan Ekonomi 8%, Investor Bisa Kabur

Aksi Premanisme Rusak Iklim Investasi, Peringatan Keras dari Wakil Ketua MPR

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan bahwa maraknya aksi premanisme berkedok ormas yang mengganggu pelaku usaha harus segera ditertibkan. Menurutnya, keamanan dan kepastian hukum menjadi syarat utama bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

“Jika investor yakin keamanan dan hukum dijamin negara, mereka tak ragu berinvestasi, bahkan di daerah infrastrukturnya belum lengkap,” tegas Eddy.

Investasi Kunci Pertumbuhan Ekonomi 8%

Eddy, yang juga Doktor Ilmu Politik UI, menyebut investasi sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju target 8%. Di tengah melemahnya daya beli masyarakat dan tantangan ekspor akibat kebijakan AS, investasi menjadi penopang utama.

“Gangguan terhadap iklim investasi sama dengan menggagalkan target pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga

Eddy membandingkan Indonesia dengan negara tetangga yang bebas dari premanisme. Investor, kata dia, pasti memilih lokasi yang lebih aman. Padahal, tahun 2025, Indonesia menargetkan investasi Rp 1.900 triliun.

“Jika kepercayaan investor hilang, target besar ini sulit tercapai,” ujarnya.

Dukung Evaluasi UU Ormas, Tapi Penegakan Hukum Jadi Kunci

Eddy menyambut baik wacana revisi UU Ormas yang digagas Mendagri. Namun, ia menekankan bahwa ketegasan aparat lebih penting.

“Penegakan hukum yang tegas tanpa kompromi sudah cukup beri sinyal kuat pada dunia usaha,” tutup politikus PAN ini. (P-01)

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

DPR Buka Ruang Buruh dalam Pembahasan RUU Ketenagakerjaan, Target Rampung Sebelum 31 Oktober 2026

Pimpinan DPR RI membuka ruang lebih luas bagi serikat pekerja dan serikat buruh untuk...

Pengawasan Peradilan Dinilai Perlu Diperkuat, Komisi III DPR Dorong Revisi UU KY

Penguatan fungsi pengawasan terhadap lembaga peradilan dinilai menjadi salah satu kunci untuk memulihkan dan...

Bunga Kredit PNM Mekaar Turun Jadi 8 Persen, Pemerintah Siapkan Subsidi untuk 12 Juta Nasabah

Pemerintah memutuskan menurunkan bunga kredit super mikro bagi nasabah Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar...

Aida S Budiman Diusulkan Jadi Deputi Gubernur Senior BI, Gantikan Destry Damayanti

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S Budiman untuk menduduki...

More like this

DPR Buka Ruang Buruh dalam Pembahasan RUU Ketenagakerjaan, Target Rampung Sebelum 31 Oktober 2026

Pimpinan DPR RI membuka ruang lebih luas bagi serikat pekerja dan serikat buruh untuk...

Pengawasan Peradilan Dinilai Perlu Diperkuat, Komisi III DPR Dorong Revisi UU KY

Penguatan fungsi pengawasan terhadap lembaga peradilan dinilai menjadi salah satu kunci untuk memulihkan dan...

Bunga Kredit PNM Mekaar Turun Jadi 8 Persen, Pemerintah Siapkan Subsidi untuk 12 Juta Nasabah

Pemerintah memutuskan menurunkan bunga kredit super mikro bagi nasabah Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar...