JAKARTA, PARLE.CO.ID– Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Homaidi, menuntut transparansi dalam proses hukum terhadap pelaku penembakan tiga anggota polisi di Kabupaten Way Kanan, Lampung. Insiden yang terjadi pada 17 Maret 2025 ini memicu polemik, terutama terkait dugaan keterlibatan aparat dalam praktik judi sabung ayam. Edi lewat keterangan tertulisnya, Ahad (23/3/2025) menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan investigasi terhadap kasus ini harus dilakukan secara profesional demi keadilan dan kemanusiaan.

“Kita berbicara tentang nyawa manusia yang hilang. Terlepas dari polemik yang berkembang, tindakan brutal seperti ini telah melampaui batas kemanusiaan. Para korban memiliki keluarga yang kini mengalami penderitaan batin mendalam,” ujarnya.

Menurut dia, penegakan hukum tidak boleh tebang pilih, dan siapapun yang terlibat dalam kejadian ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Pelaku penembakan harus diadili dengan mekanisme hukum yang transparan. Proses ini harus menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia berlaku bagi siapa pun, tanpa pandang bulu,” tambahnya.

Dugaan Setoran Judi Sabung Ayam Harus Diusut Sesuai Prosedur

Terkait asumsi bahwa kronologi penembakan ini dipicu oleh dugaan setoran judi sabung ayam ke aparat kepolisian, KMI menegaskan bahwa isu tersebut perlu diusut dengan menggunakan mekanisme hukum yang sesuai. Dan, jika memang ada keterlibatan aparat dalam praktik ilegal, hal ini harus ditangani melalui jalur hukum yang benar.

“Bukan dengan tindakan main hakim sendiri. Asumsi dan dugaan harus dibuktikan dengan investigasi yang independen dan profesional,” kata Edi yang juga menilai bahwa peristiwa ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap integritas aparat penegak hukum, baik di kepolisian maupun institusi lainnya.

Ia pun mendorong adanya penguatan pengawasan terhadap aparat, termasuk penegakan kode etik yang lebih ketat, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Oleh karena itu, KMI mengajak masyarakat untuk tetap mengawal kasus ini agar penegakan hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi.

“Kita tidak boleh membiarkan impunitas terjadi. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kemanusiaan dan keadilan harus menjadi prioritas dalam setiap proses hukum,” pungkasnya.

Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, sebelumnya telah meminta bukti konkret atas dugaan setoran tersebut dan menegaskan bahwa pihaknya siap menindak tegas apabila ada keterlibatan anggotanya dalam praktik judi ilegal. ***