Diskusi Denpasar 12 Soroti Nilai Kedaulatan Rakyat dan Keadilan Sosial dalam Pembangunan Ekonomi

JAKARTA, PARLE.CO.ID  – Pemikiran Bung Hatta tentang kedaulatan rakyat, gotong-royong, dan keadilan sosial dinilai masih relevan untuk menjawab tantangan ekonomi Indonesia saat ini. Hal ini mengemuka dalam diskusi daring bertajuk “Relevansi Pemikiran Sosial Ekonomi Bung Hatta dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia” yang digelar oleh Forum Diskusi Denpasar 12 bersama Yayasan Hatta dan LP3ES, Rabu (19/3/2025).

Pemikiran Bung Hatta sebagai Fondasi Ekonomi Nasional

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, dalam sambutan tertulisnya, menegaskan bahwa nilai-nilai yang ditanamkan oleh para pendiri bangsa, termasuk Bung Hatta, dapat menjadi dasar pertimbangan dalam mengambil kebijakan ekonomi. “Pemikiran Bung Hatta tentang kedaulatan rakyat, gotong-royong, dan keadilan sosial harus menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi nasional,” ujar Lestari, yang akrab disapa Rerie.

Rerie juga mendorong para pemangku kebijakan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai warisan para pendiri bangsa. Menurutnya, generasi penerus perlu mengambil pelajaran dari langkah-langkah yang diambil oleh para pendiri bangsa dalam menghadapi tantangan di masa lalu.

Ekonomi Pancasila dan Koperasi sebagai Solusi

Prof Sri Edi Swasono, Anggota Pembina Yayasan Hatta, menjelaskan bahwa ekonomi Pancasila mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan demokrasi ekonomi dan keadilan sosial. “Bung Hatta meyakini bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi sosialis yang berlandaskan asas kekeluargaan dan solidaritas,” jelas Sri Edi.

Sementara itu, Ratna Sari, Dosen FEB Universitas Muslim Indonesia, menegaskan bahwa pemikiran Bung Hatta tentang koperasi sebagai wadah ekonomi kerakyatan masih relevan hingga saat ini. “Koperasi adalah bentuk ekonomi yang sesuai dengan budaya Indonesia dan mampu menjamin kemandirian ekonomi serta keadilan sosial,” ujarnya.

Potensi Ketimpangan dan Langkah Sosial

Zaenal Muttaqin, Peneliti LP3ES, mengingatkan bahwa langkah efisiensi pemerintah berpotensi menimbulkan ketimpangan. “Pemikiran Bung Hatta menegaskan bahwa kemakmuran tidak mungkin tercapai tanpa keadilan. Langkah-langkah sosial perlu diterapkan untuk mengurangi potensi ketimpangan,” tegas Zaenal.

Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI, Usman Kansong, menambahkan bahwa pemikiran Bung Hatta tentang ekonomi, politik, dan sosial berbasis pada kedaulatan rakyat. “Pemikiran Bung Hatta memberikan corak ke-Indonesia-an yang religius dan menjadi jalan tengah antara komunisme dan liberalisme,” ujar Usman.

Ajakan untuk Meneruskan Warisan Bung Hatta

Wartawan senior Saur Hutabarat mengajak semua pihak untuk meneladani kehidupan sederhana dan integritas Bung Hatta. “Bung Hatta adalah sosok yang hidup sederhana, menganjurkan menabung, dan membayar utangnya dengan tepat waktu. Ini adalah nilai-nilai yang patut kita contoh,” ujar Saur.

Diskusi ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mengimplementasikan pemikiran Bung Hatta dalam kebijakan ekonomi nasional, sehingga Indonesia dapat menghadapi tantangan ekonomi dengan lebih baik. (P-01)