JAKARTA, PARLE.CO.ID – Anggota DPD asal Sumatera Barat Irman Gusman menyoroti pentingnya sinergi antara pemimpin baru di tingkat pusat dan daerah, dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, Indonesia sering kali hanya unggul dalam perencanaan, tetapi lemah dalam eksekusi.
“Bikin rencana, oke. Tapi tindak lanjutnya tidak ada,” ujar Irman Gusman berbicara dalam Podcast GDM 62, dengan tema “Membaca Arah Indonesia di Tangan Pemimpin Baru dan Kepala Daerah Baru”, Kamis (27/2/2025).
Oleh karena itu, Irman menekankan, bahwa kepala daerah yang baru saja dilantik harus memiliki visi yang sejalan dengan pemerintah pusat. Ia mencontohkan bagaimana strategi diaspora investment bisa menjadi sumber kekuatan ekonomi baru bagi Indonesia, seperti yang dilakukan para konglomerat Malaysia dengan menggandeng investor Barat.
Loyalitas kepada Negara, Bukan Partai
Di sisi lain, Irman juga mengingatkan pentingnya loyalitas kepada negara setelah seorang pejabat dilantik. Ia mengutip pernyataan Presiden AS, John F Kennedy, yang menyatakan bahwa setelah pemilihan usai, loyalitas kepada partai harus berakhir, dan kepentingan negara harus menjadi prioritas utama.
“Tidak boleh lagi ada perbedaan visi setelah terpilih. Gubernur, bupati, dan wali kota harus memiliki visi-misi yang sama dengan pemerintah pusat,” tegas Ketua DPD Periode 2006-2016 itu.
Jadikan Indonesia sebagai Negara Maju
Sebab, untuk mencapai Indonesia Emas, semua pihak harus menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan pendapatan per kapita US$15-20 ribu, di mana Gross Domestic Product (GDP) Indonesia berada di peringkat keempat dunia setelah Tiongkok, Amerika, dan India. Karena itu, bupati dan wali kota harus memiliki visi yang selaras dengan pemerintah pusat.
“Apa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, seperti target pertumbuhan ekonomi 8%,
penyediaan makanan bergizi dan gratis, pengentasan kemiskinan, serta pengurangan pengangguran, harus diterapkan di daerah,” imbuhnya lagi.
Gubernur dan Pejabat Daerah Lainnya Jadi Perpanjangan Tangan Pemerintah Pusat
Selain itu, gubernur juga harus menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, bersama bupati dan wali kota, mereka harus memiliki visi-misi yang sama. Tidak boleh lagi ada perbedaan visi setelah terpilih.
“Menurut saya, perlu ada rapat kerja bersama antara gubernur, bupati, dan wali kota, meskipun mereka berasal dari latar belakang politik yang berbeda. Jadi, setelah dilantik, loyalitas kepada partai harus berakhir,
dan loyalitas kepada negara serta rakyat harus dimulai,” tegas Senator dari Sumbar itu.
Sumbar dan Nilai Adat Islami
Irman juga menyoroti kekhususan Sumatera Barat yang berlandaskan falsafah “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.” Menurutnya, seluruh kebijakan di Sumbar harus tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin, bukan yang eksklusif.
“Penerjemahan nilai-nilai ini dalam kebijakan politik dan ekonomi harus dilakukan dengan tepat agar pembangunan dapat berjalan inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Ketua Dewan Pakar Lembaga UMKM PP Muhammadiyah itu. (P-01)
