JAKARTA, PARLE.CO.ID – Posisi Indonesia dalam mendukung perjuangan dan kemerdekaan Palestina, tidak berubah sejak era Presiden pertama RI, Soekarno atau Bung Karno, hingga Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, isu Palestina adalah masalah strategis yang perlu diperjuangkan oleh semua partai politik (parpol) yang ada, terutama parpol yang memiliki kursi di DPR RI.

Penilaian ini disampaikan Ketua Pusat Solidaritas Palestina DPP Partai Gelora Indonesia Tengku Zulkifli Usman,
dalam Gelora Talks bertajuk ‘Bom Waktu! Trump Ingin Relokasi Warga Gaza-Palestina, Apa Konsekuensinya?’, dikutip Kamis (13/2/2025).

“Tapi kita masih prihatin di Indonesia ini banyak kekuatan politik yang masih enggan berbicara isu Palestina. Padahal pondasi konstitusi kita memerintahkan dan mendorong kita untuk memerdekakan Palestina,” ujar dia.

Saat ini, menurut Zulkifli, di Palestina terjadi kejahatan luar biasa, dimana tidak hanya pembunuhan terhadap warga Gaza yang terjadi setiap hari, tetapi juga ancaman pengusiran paksa dan pembersihan etnis Palestina.

“Narasi politik luar negeri ini yang perlu disampaikan ke masyarakat internasional, bahwa selama Palestina masih dijajah Israel, maka Indonesia akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” tambah dia lagi.

Zulikifli menyayangkan sikap kekuatan politik di Indonesia, baik parpol maupun lembaga swadaya masyarakat (NGO) yang masih berkutat pada ‘nasi’ atau donasi.

“Ini yang kita sayangkan, padahal Indonesia punya kekuatan untuk menolak tekanan Amerika Serikat di saat Dunia Arab melemah. Sampaikan sikap tegas kita, bukan hanya soal ‘nasi’ yang kita sebut sebagai donasi. Tetapi harus juga ada narasi agar didengar dunia internasional” ujarnya.

Dia menilai upaya pengusiran paksa atau relokasi warga Gaza, sebenarnya bukan hal baru. Sebab, sejak awal Israel memang tidak ingin hidup berdampingan dengan Palestina, karena tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi. Sehingga solusi dua negara ditolak israel.

“Israel sekarang berkolaborasi dengan Donald Trump untuk melawan hukum internasional agar warga Gaza bisa diusir paksa dengan cara relokasi, meskipun PBB jelas-jelas mengatakan, tanah Palestina milik Palestina,” tegas Zulkifli. ***