BerandaPeristiwaPKS Perkuat Sinergi Kepala Daerah dan Fraksi DPR untuk Bangun Daerah Pasca...

PKS Perkuat Sinergi Kepala Daerah dan Fraksi DPR untuk Bangun Daerah Pasca Pilkada 2024

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS), semakin memperkuat sinergi antara kepala daerah dan Fraksi DPR RI untuk memastikan pembangunan daerah berjalan optimal pasca Pilkada 2024. Untuk, kepala daerah dari PKS harus menjadi etalase partai di tingkat lokal dengan menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.

Harapan ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS Aboe Bakar Al Habsyi dalam Closing Remark Ground Breaking Implementasi Platform Partai di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Habib Aboe, begitu Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI biasa disapa menegaskan, komitmen seluruh kader dalam mewujudkan visi besar PKS. Komitmen ini diwujudkan melalui implementasi platform partai di berbagai daerah, terutama setelah kemenangan Pilkada 2024.

“Kita mengapresiasi kinerja kader PKS di seluruh Indonesia. Kepala daerah yang berasal dari PKS merupakan representasi partai di tingkat lokal. Antum semua adalah kader terbaik yang diberikan amanah untuk memimpin di daerah masing-masing. Keberhasilan dalam membangun daerah akan menjadi wajah PKS di mata masyarakat,” ujarnya.

Ia berpesan agar kepala daerah dari PKS membawa perubahan nyata di wilayahnya, mengingat keberhasilan mereka akan memperkuat citra PKS sebagai partai yang berpihak pada rakyat.

“Jika Antum sukses dalam membangun daerah, maka PKS akan dikenal sebagai partai yang membawa perubahan nyata. Namun, jika sebaliknya, citra partai juga akan terdampak,” tegasnya.

Strategis PKS dalam Memangun Daerah

Habib Aboe, yang juga Anggota Komisi III DPR RI dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel) I itu juga mengungkapkan tiga kesepakatan strategis dalam membangun daerah. Pertama, optimalisasi pembangunan daerah, dimana kader PKS di pemerintahan daerah harus menjadikan platform partai, sebagai rujukan utama dalam kebijakan dan program kerja

“Dengan demikian, nilai dan prinsip PKS dapat diimplementasikan dalam tata kelola daerah,” kata Habib Aboe.

Kedua, sinergi dengan program nasional, yakni PKS akan menyinergikan program Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan program daerah.

“Sinergi ini bertujuan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya lagi.

Ketiga, dalam kolaborasi antara Eksekutif dan Legislatif, Fraksi PKS di DPR RI akan menjadi jembatan bagi kepala daerah dalam mengakses program-program dari pusat serta menyampaikan aspirasi daerah.

“Tiga kesepakatan ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Mari kita jadikan momentum ini sebagai awal dari sinergi yang semakin kuat antara kepala daerah, fraksi di parlemen, dan jajaran partai untuk pembangunan yang lebih baik,” pungkas Habib Aboe. ***

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

MUI dan AMREI Gelar Pelatihan Manajemen Risiko, Dorong Tata Kelola Organisasi Berbasis Kinerja

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong penguatan tata kelola organisasi melalui penerapan manajemen risiko dalam...

Laba BTN Tembus Rp2,40 Triliun pada Semester I 2026, Legislator PDIP Soroti Peran Pembiayaan Rumah

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN membukukan laba bersih konsolidasi Rp2,40 triliun...

BKSAP DPR Bidik Prancis, Swiss, dan Jepang untuk Kembangkan Industri Vetiver Garut

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong Kabupaten Garut memanfaatkan diplomasi parlemen...

KSPI Fokus Dorong Revisi Aturan Ketenagakerjaan, Said Iqbal Pastikan Tak Ada Aksi Buruh di Agustus-September 2026

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memastikan tidak akan menggelar aksi unjuk rasa besar maupun...

More like this

MUI dan AMREI Gelar Pelatihan Manajemen Risiko, Dorong Tata Kelola Organisasi Berbasis Kinerja

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong penguatan tata kelola organisasi melalui penerapan manajemen risiko dalam...

Laba BTN Tembus Rp2,40 Triliun pada Semester I 2026, Legislator PDIP Soroti Peran Pembiayaan Rumah

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN membukukan laba bersih konsolidasi Rp2,40 triliun...

BKSAP DPR Bidik Prancis, Swiss, dan Jepang untuk Kembangkan Industri Vetiver Garut

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong Kabupaten Garut memanfaatkan diplomasi parlemen...