JAKARTA, PARLE.CO.ID — Belakangan ini, masyarakat di berbagai daerah mengeluhkan kelangkaan LPG 3 kg tanpa adanya penjelasan yang memadai dari pihak penyalur. Kondisi ini semakin diperburuk dengan adanya spekulasi harga oleh sejumlah oknum yang memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga jual, sehingga membebani warga yang seharusnya mendapatkan LPG 3 kg dengan harga subsidi.
Pentingnya Penjelasan dari Kementerian ESDM
Merespons permasalahan ini, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait dengan kebijakan penataan distribusi LPG 3 kg.
“Penjelasan dari Kementerian ESDM sangat penting untuk menghilangkan kebingungan masyarakat dan memastikan bahwa LPG 3 kg tetap tersedia melalui pangkalan resmi yang beroperasi di bawah agen penjualan,” ujar Eddy pada Senin (3/2/2025).
Pentingnya Penataan Pengecer
Meskipun distribusi LPG 3 kg harus tetap melalui pangkalan resmi, Eddy yang juga merupakan anggota Komisi VII DPR menekankan pentingnya penataan pengecer yang selama ini menjadi titik akses utama bagi masyarakat.
“Penataan harus segera dilakukan agar pengecer tetap dapat menjual LPG 3 kg dengan sistem pendataan dan pengawasan yang lebih ketat,” tegasnya.
Menurut Eddy, yang juga seorang Doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, keberadaan pengecer sangat krusial dalam distribusi LPG 3 kg karena mereka berada di lokasi yang lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan agen resmi.
“Keberadaan pengecer sangat membantu warga agar tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli LPG 3 kg di agen yang mungkin lokasinya jauh dari tempat tinggal mereka,” jelasnya.
Pengawasan Harga dan Transparansi Penjualan
Eddy juga menyoroti permasalahan harga yang sering kali berbeda-beda di tingkat pengecer. Ia mengusulkan agar pengecer terdaftar secara resmi dan aktivitas jual-beli mereka dapat dipantau secara digital oleh pemerintah.
“Jika pengecer resmi terdaftar dan diawasi secara digital, maka pemerintah dapat mengontrol distribusi LPG 3 kg dan memastikan masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan LPG di lingkungannya,” ujarnya.
Eddy menegaskan bahwa jika ditemukan pengecer yang menjual LPG 3 kg dengan harga di luar ketentuan, pemerintah harus memberikan sanksi tegas, seperti pencabutan alokasi LPG dan pengumuman resmi kepada masyarakat setempat.
Dilema Distribusi LPG 3 Kg
Dalam pandangan Eddy, distribusi LPG 3 kg adalah isu yang kompleks. Di satu sisi, produk ini merupakan komoditas bersubsidi yang harus diawasi secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan distribusi yang tidak tepat sasaran. Namun, di sisi lain, distribusi LPG 3 kg juga merupakan usaha ritel yang harus menjangkau seluruh pelosok negeri.
“Dari tahun ke tahun, volume konsumsi LPG 3 kg terus meningkat, sementara sekitar 70-75% dari kebutuhan ini masih harus diimpor, yang berdampak besar pada devisa negara,” ungkapnya.
Eddy juga menekankan bahwa banyak pengecer merupakan pelaku UMKM yang menggantungkan penghidupan mereka pada bisnis penjualan LPG 3 kg.
“Oleh karena itu, menghapus peran pengecer dalam distribusi LPG 3 kg harus dipertimbangkan dengan matang,” tambahnya.
Evaluasi Tata Kelola Distribusi LPG 3 Kg
Sebagai solusi jangka panjang, Eddy mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi LPG 3 kg. Evaluasi ini mencakup perbaikan data penerima subsidi, penentuan mekanisme penyaluran (baik langsung kepada penerima atau tetap melalui sistem yang berlaku saat ini), serta penguatan sistem pengawasan di lapangan.
“Karena pengecer umumnya adalah pelaku UMKM, sebaiknya mereka didaftarkan secara resmi, diberikan pelatihan, dan bahkan diberikan insentif bagi mereka yang beroperasi dengan baik dan transparan,” tutup Eddy, yang merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kota Bogor dan Cianjur. (P-01)