BREAKING INTEL
PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik. GEOPOLITIK: Bamsoet ingatkan "Jeda Strategis" Iran-Israel, RI harus waspadai lonjakan harga minyak dunia USD 95/Barel. EKONOMI: Menperin jamin stok LPG nasional aman meski ketergantungan impor mencapai 83,97 persen. REKRUTMEN: PT KAI buka lowongan kerja masif di Job Fair Undip Semarang 15-16 April 2026. PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik.
MARKET WATCH
USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
PARLE INTEL: NATIONAL REVENUE ALERT

Urgensi Regulasi GSA: Menutup Celah Kebocoran Fiskal Udara

Analisis strategis mendeteksi adanya anomali pada pencatatan pajak sektor transportasi udara internasional di mana volume penumpang tidak berbanding lurus dengan serapan PPh dan PPN nasional. Redaksi mengidentifikasi skema 'direct booking' luar negeri sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi. Sinergi antara kebijakan GSA wajib dan pembatasan modal asing 49% merupakan instrumen proteksi bagi pelaku usaha lokal sekaligus upaya repatriasi devisa. Intelijen ekonomi menekankan bahwa tanpa intervensi regulasi pada kuartal ini, potensi kerugian negara dari sektor SOTO (Sold Outside Ticketing Outside) diprediksi akan terus meningkat seiring lonjakan rute internasional 2026.

Sabtu, 18 April 2026
More
    BREAKING INTEL
    PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik. GEOPOLITIK: Bamsoet ingatkan "Jeda Strategis" Iran-Israel, RI harus waspadai lonjakan harga minyak dunia USD 95/Barel. EKONOMI: Menperin jamin stok LPG nasional aman meski ketergantungan impor mencapai 83,97 persen. REKRUTMEN: PT KAI buka lowongan kerja masif di Job Fair Undip Semarang 15-16 April 2026. PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik.
    MARKET WATCH
    USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
    USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
    PARLE INTEL: NATIONAL REVENUE ALERT

    Urgensi Regulasi GSA: Menutup Celah Kebocoran Fiskal Udara

    Analisis strategis mendeteksi adanya anomali pada pencatatan pajak sektor transportasi udara internasional di mana volume penumpang tidak berbanding lurus dengan serapan PPh dan PPN nasional. Redaksi mengidentifikasi skema 'direct booking' luar negeri sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi. Sinergi antara kebijakan GSA wajib dan pembatasan modal asing 49% merupakan instrumen proteksi bagi pelaku usaha lokal sekaligus upaya repatriasi devisa. Intelijen ekonomi menekankan bahwa tanpa intervensi regulasi pada kuartal ini, potensi kerugian negara dari sektor SOTO (Sold Outside Ticketing Outside) diprediksi akan terus meningkat seiring lonjakan rute internasional 2026.

    BerandaLegislatifMPR  Kawal Percepatan Pembangunan IKN: Fokus pada Kesejahteraan dan Keberlanjutan

    MPR  Kawal Percepatan Pembangunan IKN: Fokus pada Kesejahteraan dan Keberlanjutan

    -

    JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) AM Akbar Supratman, bersama rombongan pimpinan MPR, melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Negara (IKN) untuk memantau langsung perkembangan pembangunan gedung parlemen di kawasan pusat pemerintahan baru tersebut. Tujuan utama kunjungan ini adalah memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai rencana dari aspek infrastruktur, lingkungan, hingga sosial.

    Kehadiran Pimpinan MPR untuk Kawal Progres IKN

    Kunjungan ini turut dihadiri oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Edy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono. Pimpinan MPR berdialog langsung dengan Kepala OIKN untuk memastikan rencana pembangunan gedung parlemen (MPR, DPR, DPD) beserta fasilitas tempat tinggal anggota parlemen di IKN.

    Peninjauan dilakukan di beberapa titik strategis, termasuk kawasan inti pemerintahan, infrastruktur jalan utama, dan kawasan pemukiman yang sedang dibangun. AM Akbar Supratman menegaskan pentingnya mengutamakan kesejahteraan masyarakat sekitar dalam proses pembangunan.

    “Kami ingin memastikan bahwa pembangunan IKN ini tidak hanya sesuai jadwal, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat sekitar,” ujar AM Akbar Supratman, senator asal Sulawesi Tengah.

    Target 2028: Presiden Berkantor di IKN

    Dalam kesempatan tersebut, AM Akbar Supratman mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. Hal ini menandai penyelesaian pembangunan fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN.

    “Presiden telah memberikan arahan agar kegiatan pemerintahan pusat dimulai di IKN pada 2028, dengan sarana dan prasarana yang diperlukan sudah disiapkan,” jelas AM Akbar Supratman.

    Pentingnya Kolaborasi dan Manfaat untuk Masyarakat

    Selain memantau pembangunan fisik, AM Akbar Supratman juga berdialog dengan masyarakat dan pekerja proyek. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kelancaran pembangunan.

    “Kami berharap IKN menjadi simbol kemajuan bangsa yang tidak hanya modern, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan,” tambahnya.

    Dalam kunjungan tersebut, Pimpinan MPR menekankan perlunya percepatan pembangunan fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, dan sarana transportasi. Semua ini untuk memastikan IKN siap menjadi pusat pemerintahan yang merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia.

    Komitmen MPR RI untuk Kawal Proyek Strategis Nasional

    Di akhir kunjungan, MPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal pembangunan IKN hingga selesai tepat waktu. Dukungan penuh akan diberikan agar proyek strategis nasional ini mencerminkan prinsip keadilan sosial dan pembangunan inklusif.

    “MPR RI akan terus mengawal proses pembangunan IKN dan memastikan proyek ini berjalan dengan baik sesuai prinsip keadilan sosial,” tutup AM Akbar Supratman. (P-01)

     

    Endang Suherman
    Endang Suhermanhttps://parle.co.id
    Pengamat isu terkini dan kurator berita digital. Fokus pada akurasi data dan kecepatan informasi demi menjaga kualitas literasi pembaca Parle.co.id.

    TERKAIT

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    spot_img

    TERKINI