BerandaPeristiwaJK Sentil Prabowo yang Mau Bikin Kabinet Politis

JK Sentil Prabowo yang Mau Bikin Kabinet Politis

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID— Kabar presiden terpilih Prabowo Subianto bakal menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi lebih dari 40, menuai kritik dari mantan wakil presiden Jusuf Kalla. Jika benar, sebut JK, itu bukan lagi kabinet kerja melainkan kabinet yang mengedepankan politik.

“Ya, tentu lah kalau hanya dimaksud hanya mengakomodir politis kan,” kata JK di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2024). JK juga mengingatkan, jika pada akhirnya jumlah kementerian bertambah, Prabowo harus lebih dulu mengubah UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

“Iya memang dibagi dulu, ini kabinet kerja dibagi profesional dan yang biasa diisi oleh politisi, tapi politisi juga harus profesional sesuai bidangnya,” tandas JK. Jika bicara soal jumlah kementerian yang ideal, JK berpendapat sangat tergantung pada program kerja dari pemerintahannya. (P-01)

 

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

BPI KPNPA RI Apresiasi Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran...

BPI KPNPA RI Soroti Dugaan HP Ilegal di Lapas Perempuan Pekanbaru

Pekanbaru, Riau, Parle — Dugaan masih beredarnya telepon genggam (HP) ilegal di Lembaga Pemasyarakatan...

BPI KPNPA RI Desak Kapolri Beri Perhatian Kasus Irjen Sofyan Nugroho: Pejabat Polri Saja Menunggu Kepastian Hukum, Bagaimana Rakyat Biasa?

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik...

FWK MENILAI KPK PENAKUT, PEMERINTAH TIDAK BOLEH ANTIKRITIK

Jakarta, Parle--Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengingatkan KPK harus memiliki keberanian dan konsistensi dalam penegakan...

More like this

BPI KPNPA RI Apresiasi Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran...

BPI KPNPA RI Soroti Dugaan HP Ilegal di Lapas Perempuan Pekanbaru

Pekanbaru, Riau, Parle — Dugaan masih beredarnya telepon genggam (HP) ilegal di Lembaga Pemasyarakatan...

BPI KPNPA RI Desak Kapolri Beri Perhatian Kasus Irjen Sofyan Nugroho: Pejabat Polri Saja Menunggu Kepastian Hukum, Bagaimana Rakyat Biasa?

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik...