JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan bahwa perdagangan karbon memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia yang dapat segera dioptimalkan. Menurutnya, mekanisme ini dapat diimplementasikan dengan cepat tanpa memerlukan infrastruktur yang kompleks.
“Potensi ekonominya sangat besar. Saya yakin perdagangan karbon bisa menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia di masa depan, dan implementasinya tidak membutuhkan hal yang rumit,” ujar Eddy dalam perayaan ulang tahun pertama ACEXI di Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Indonesia memiliki peluang besar untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari perdagangan karbon, terutama karena potensi sumber daya alam yang melimpah. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif dalam perdagangan karbon di pasar global.
Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Perdagangan Karbon
Eddy menekankan pentingnya merancang kebijakan pajak karbon yang efektif agar mekanisme perdagangan karbon dapat berjalan optimal. Ia menyarankan agar pajak karbon tidak ditetapkan sekadar formalitas, melainkan memiliki nilai yang mampu mendorong para pelaku usaha untuk beralih menggunakan karbon kredit.
“Para pelaku usaha yang menghasilkan emisi sebaiknya diarahkan untuk membeli karbon kredit daripada sekadar membayar pajak karbon,” jelasnya. Langkah ini, menurut Eddy, akan memberikan insentif nyata bagi perusahaan untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi.
Eddy juga mendesak pemerintah untuk segera menerapkan pajak karbon agar tidak menunda manfaat yang dapat diperoleh dari sektor ini. Kecepatan implementasi kebijakan dianggap penting untuk mengukuhkan posisi Indonesia di pasar perdagangan karbon internasional.
Langkah Konkret Menuju Target Iklim Nasional
Indonesia telah memulai perdagangan karbon internasional melalui peluncuran resmi di Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta pada Senin lalu. Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya mencapai target iklim nasional yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC).
“Pemerintah Indonesia tengah berupaya mencapai target NDC melalui implementasi mekanisme nilai ekonomi karbon, termasuk perdagangan karbon,” ujar Hanif dalam acara peluncuran tersebut.
Mekanisme nilai ekonomi karbon, seperti perdagangan karbon, merupakan salah satu solusi konkret untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia. Langkah ini juga diharapkan dapat mendukung transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.
Perdagangan karbon menawarkan peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan ekonomi hijau sekaligus mencapai target iklim nasional. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, seperti penetapan pajak karbon yang efektif dan percepatan implementasi, Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam perdagangan karbon global. Langkah ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi juga mengokohkan ekonomi nasional di era transisi energi. (P-01)