BerandaPeristiwaIndonesia Diminta Waspadai Kebijakan Trump Pasca-Bergabung dengan BRICS

Indonesia Diminta Waspadai Kebijakan Trump Pasca-Bergabung dengan BRICS

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID – Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dewi Fortuna Anwar, mengingatkan dunia untuk mewaspadai kebijakan Presiden AS Donald Trump, yang kembali terpilih untuk periode kedua.

“Trump, pada periode pertama kepemimpinannya, telah mengubah kebijakan Amerika Serikat dari pendukung utama globalisasi menjadi negara yang menarik diri dari globalisasi,” ujar Dewi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/1/2205).

Namun, saat ini Amerika Serikat menunjukkan dukungan terhadap kerja sama internasional di berbagai bidang, termasuk perubahan iklim dan energi terbarukan. Meski demikian, Dewi mengingatkan bahwa AS di bawah kepemimpinan Trump bisa sewaktu-waktu menarik diri dari komitmen internasional tersebut.

“Misalnya, Trump pernah menarik Amerika keluar dari WHO, padahal AS merupakan salah satu pendonor terbesar organisasi tersebut,” ungkapnya.

Dewi juga menyoroti ancaman Trump terkait tarif 100 persen yang mungkin dikenakan kepada negara-negara anggota BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa). Namun, ia menegaskan bahwa ancaman tersebut tidak perlu dikhawatirkan oleh Indonesia.

“Trump tidak akan langsung mengenakan tarif 100 persen kepada semua anggota BRICS, kecuali jika terjadi de-dolarisasi untuk mengurangi dominasi dolar,” jelas Dewi.

Ia menambahkan, upaya mengurangi hegemoni dolar sebenarnya sudah mulai terjadi di ASEAN, di mana negara-negara di kawasan tersebut menggunakan mata uang masing-masing dalam perdagangan internasional.

Namun, bergabungnya Indonesia dengan BRICS menimbulkan persepsi bahwa Indonesia lebih dekat dengan negara-negara yang dianggap anti-AS. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah langkah tersebut sejalan dengan kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia.

“Beberapa pihak menilai bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS bisa menciptakan citra sebagai bagian dari kelompok yang anti-AS. Padahal, kebijakan bebas aktif tetap menjadi prinsip utama politik luar negeri Indonesia,” ujarnya.

Politik Bebas Aktif

Pemerintah Indonesia sendiri menegaskan bahwa keputusan untuk bergabung dengan BRICS adalah bagian dari kebijakan luar negeri bebas aktif, sekaligus menjaga hubungan baik dengan negara-negara Barat, termasuk AS dan Uni Eropa.

“Langkah ini menunjukkan posisi Indonesia yang berusaha memainkan peran diplomatik seimbang di tengah ketegangan internasional. Selain bergabung dengan BRICS, kita juga tergabung dalam OECD dan tetap menjaga kedekatan dengan negara-negara Barat,” pungkas Dewi Fortuna Anwar. ***

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Habib Aboe: Rakernas PKS 2026 Harus Hasilkan Karya Nyata untuk Rakyat

Anggota DPR RI sekaligus politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyampaikan...

NKRI Membutuhkan Kepemimpinan yang Terukur, Bukan Manuver Politik dan Ketidakpastian Kebijakan

Oleh: Muhammad Solikin, S.KM. (Pemerhati Kebijakan Publik) Indonesia sedang menghadapi ujian dalam menjaga arah perjalanan...

Dewi Yustisiana Dukung Hilirisasi Mineral Kritis RI-Korea Selatan, Dorong Transfer Teknologi dan Investasi

Penguatan kerja sama hilirisasi mineral kritis antara Indonesia dan Korea Selatan dinilai menjadi peluang...

Titi Anggraini: Pemilihan Cawapres di MPR Harus Lewat Voting, Bukan Aklamasi

Mekanisme pemilihan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka di Majelis Permusyawaratan Rakyat...

More like this

Habib Aboe: Rakernas PKS 2026 Harus Hasilkan Karya Nyata untuk Rakyat

Anggota DPR RI sekaligus politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyampaikan...

NKRI Membutuhkan Kepemimpinan yang Terukur, Bukan Manuver Politik dan Ketidakpastian Kebijakan

Oleh: Muhammad Solikin, S.KM. (Pemerhati Kebijakan Publik) Indonesia sedang menghadapi ujian dalam menjaga arah perjalanan...

Dewi Yustisiana Dukung Hilirisasi Mineral Kritis RI-Korea Selatan, Dorong Transfer Teknologi dan Investasi

Penguatan kerja sama hilirisasi mineral kritis antara Indonesia dan Korea Selatan dinilai menjadi peluang...