BerandaLegislatifKetua MPR Apresiasi Respons Cepat Kementan Tangani Kasus PMK di Indonesia

Ketua MPR Apresiasi Respons Cepat Kementan Tangani Kasus PMK di Indonesia

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan apresiasi terhadap langkah sigap pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian (Kementan), dalam menangani wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang sektor peternakan di Indonesia.

“Langkah-langkah strategis yang diambil Kementan menunjukkan komitmen kuat untuk melindungi kesehatan hewan ternak dan menjaga keberlanjutan sektor peternakan nasional,” ujar Ahmad Muzani saat berkunjung ke Kawasan Usaha Peternakan Sapi Perah (KUNAK) di Bogor, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Muzani didampingi oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Agung Suganda serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Siti Rochani.

Dialog dengan Peternak dan Tinjauan Fasilitas KUNAK

Selama kunjungannya ke KUNAK, Ahmad Muzani berdialog langsung dengan para peternak. Ia mendengarkan berbagai masukan dan aspirasi terkait tantangan yang dihadapi, terutama dalam menjaga produktivitas di tengah ancaman wabah PMK.

Selain berdiskusi, Muzani juga meninjau fasilitas di kawasan tersebut, termasuk kandang sapi perah dan fasilitas cooling unit. Menurutnya, Kawasan Usaha Peternakan Sapi Perah di Bogor ini dapat menjadi contoh pengelolaan peternakan yang baik dan bisa diterapkan di wilayah lain di Indonesia.

Langkah Strategis Pemerintah Mengatasi PMK

Dirjen PKH, Agung Suganda, menjelaskan sejumlah langkah yang telah dilakukan Pemerintah untuk meminimalkan dampak PMK. Upaya tersebut meliputi:

  1. Percepatan vaksinasi ternak untuk mencegah penyebaran penyakit.
  2. Pengawasan lalu lintas ternak, termasuk inspeksi di pasar ternak.
  3. Edukasi biosekuriti kepada peternak untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan.

Sejak Desember 2024, Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, termasuk:

  • Disinfeksi area peternakan secara rutin.
  • Larangan memperjualbelikan ternak yang sakit.
  • Penutupan pasar ternak selama 14 hari jika ditemukan kasus ternak terjangkit PMK.

Langkah ini diperkuat dengan Surat Menteri Pertanian tertanggal 3 Januari 2025 yang mengimbau Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk meningkatkan pengawasan dan tindakan pencegahan di wilayah masing-masing.

Optimisme Pemulihan Sektor Peternakan

Dengan vaksinasi bagi ternak sehat dan pengobatan untuk ternak yang sakit, Agung Suganda optimistis bahwa kasus PMK dapat ditekan secara signifikan. Ia juga memastikan ketersediaan daging sapi tetap terjamin, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti bulan puasa dan Lebaran.

Ahmad Muzani menegaskan pentingnya langkah cepat dan kolaborasi semua pihak dalam menjaga sektor peternakan sebagai bagian dari pilar ketahanan pangan nasional. “Respons cepat seperti ini menjadi kunci dalam membangun sektor peternakan yang sehat, berkelanjutan, dan mendukung kebutuhan pangan masyarakat,” pungkas Muzani. (P-01)

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

BPI KPNPA RI Apresiasi Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran...

BPI KPNPA RI Soroti Dugaan HP Ilegal di Lapas Perempuan Pekanbaru

Pekanbaru, Riau, Parle — Dugaan masih beredarnya telepon genggam (HP) ilegal di Lembaga Pemasyarakatan...

BPI KPNPA RI Desak Kapolri Beri Perhatian Kasus Irjen Sofyan Nugroho: Pejabat Polri Saja Menunggu Kepastian Hukum, Bagaimana Rakyat Biasa?

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik...

FWK MENILAI KPK PENAKUT, PEMERINTAH TIDAK BOLEH ANTIKRITIK

Jakarta, Parle--Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengingatkan KPK harus memiliki keberanian dan konsistensi dalam penegakan...

More like this

BPI KPNPA RI Apresiasi Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran...

BPI KPNPA RI Soroti Dugaan HP Ilegal di Lapas Perempuan Pekanbaru

Pekanbaru, Riau, Parle — Dugaan masih beredarnya telepon genggam (HP) ilegal di Lembaga Pemasyarakatan...

BPI KPNPA RI Desak Kapolri Beri Perhatian Kasus Irjen Sofyan Nugroho: Pejabat Polri Saja Menunggu Kepastian Hukum, Bagaimana Rakyat Biasa?

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik...