JAKARTA, PARLE.CO.ID– Pelajar Islam Indonesia (PII), salah satu organisasi pelajar tertua di Indonesia, terus menunjukkan perannya dalam sejarah bangsa. Bahkan, kecanggihan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kini turut merekam jejak kontribusi organisasi ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Pengurus Wilayah Keluarga Besar (KB) PII Jakarta, Aboe Bakar Al Habsyi, saat menghadiri pelantikan Pengurus Wilayah KB PII Jakarta Periode 2024-2028 di Aula Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Jakarta, Minggu (19/1/2025).
Habib Aboe, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa PII sejak awal berdiri telah diarahkan menjadi organisasi perjuangan yang independen dan terbuka, tanpa terikat pada kepentingan politik tertentu, namun tetap menjunjung nilai-nilai Islam.
“Independensi PII inilah yang membuat alumninya berdiaspora ke berbagai partai politik. Di PKS ada Hidayat Nur Wahid, Ledia Hanifa, hingga almarhum Tifatul Sembiring. Di Gerindra ada Ahmad Muzani, di PAN ada Sutrisno Bachir, dan di Golkar ada Jusuf Kalla,” ungkap Sekjen DPP PKS itu.
Habib Aboe menilai diaspora alumni PII di berbagai partai politik menjadi potensi besar, terutama dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia melihat peluang bagi alumni PII untuk memperjuangkan kebijakan berbasis nilai Islami, adil, dan berpihak pada rakyat.
Peran Strategis KB PII dalam Pembangunan Nasional
Habib Aboe memaparkan beberapa peran strategis yang dapat diambil KB PII di era pemerintahan saat ini:
1. Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat
KB PII dapat menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, khususnya generasi muda. Para anggota DPR RI dari alumni PII memiliki tanggung jawab menjembatani aspirasi pelajar, umat, dan masyarakat untuk diwujudkan dalam kebijakan yang mendukung pendidikan, moralitas, dan kesejahteraan.
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan
Sebagai organisasi yang berakar pada dunia pendidikan, KB PII dapat mendorong kebijakan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Program seperti pendidikan karakter, teknologi, dan kewirausahaan menjadi agenda yang bisa diusulkan kepada pemerintah.
3. Advokasi Kebijakan Publik
Alumni PII yang menempati posisi strategis diharapkan aktif mengadvokasi kebijakan publik. Habib Aboe menekankan pentingnya KB PII untuk tetap visioner dan berorientasi ke masa depan, bukan sekadar bernostalgia pada romantisme masa lalu.
4. Mentorship dan Kolaborasi
KB PII juga dapat menjadi wadah mentorship bagi generasi muda PII, memberikan mereka akses pengalaman di bidang politik, pemerintahan, hingga program magang di kantor alumni.
Habib Aboe juga mengusulkan pembentukan forum diskusi lintas partai, yang melibatkan alumni PII dari berbagai partai untuk membahas isu-isu strategis bangsa.
“Tujuan kita adalah memfasilitasi kolaborasi guna menyelesaikan masalah nasional tanpa terjebak perbedaan partai. Dari diskusi ini, kita harapkan lahir rekomendasi kebijakan yang Islami dan berorientasi pada rakyat,” katanya.
Menjaga Nilai dan Peran Besar PII
Habib Aboe mengingatkan bahwa keberhasilan alumni PII yang tersebar di berbagai sektor, termasuk partai politik, adalah aset luar biasa. Sebaran ini, menurutnya, menjadi peluang sekaligus tanggung jawab untuk memastikan nilai-nilai PII tetap menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan publik.
“Melalui alumni, nilai-nilai yang kita pelajari di PII dapat menjadi panduan dalam membangun bangsa. Namun, ini juga panggilan bagi kita semua untuk memastikan bahwa peran besar ini memberikan dampak nyata bagi bangsa dan organisasi PII,” tutupnya. ***