BerandaUncategorizedDPR Desak Kementerian PKP Perjelas Program Tiga Juta Rumah Per Tahun

DPR Desak Kementerian PKP Perjelas Program Tiga Juta Rumah Per Tahun

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mendesak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk segera menyusun narasi yang tegas dan seragam terkait program pembangunan tiga juta rumah per tahun. Langkah ini dinilai krusial untuk menghindari kebingungan di masyarakat mengenai tujuan dan pelaksanaan program tersebut.

Menurut Syaiful, hingga kini program tersebut belum memiliki kejelasan konsep yang matang. Hal ini terutama terlihat dari belum adanya dokumen peta jalan (roadmap) atau blueprint yang menjadi panduan pelaksanaan program, yang juga belum diterima oleh Komisi V DPR.

Kebingungan di Masyarakat

Syaiful mengungkapkan adanya kesalahpahaman di masyarakat mengenai program ini. “Ada masyarakat yang salah paham dan mengira program tiga juta rumah berarti pemberian rumah secara gratis,” ungkapnya dalam keterangan tertulis pada Jumat (10/1/2025).

Ia menambahkan, kebingungan tersebut turut memengaruhi sektor pengembang perumahan. Pada rapat kerja Komisi V dengan pemerintah pada 3 Desember 2024, Syaiful menyampaikan keluhan dari asosiasi pengembang tentang pembatalan pemesanan rumah oleh calon pembeli.

“Bahkan, beberapa calon pembeli membatalkan pembayaran uang muka (DP) karena berharap mendapatkan rumah gratis dari program tersebut,” ujarnya.

Pentingnya Roadmap yang Jelas

Meski mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Kementerian PKP di bawah kepemimpinan Maruarar Sirait, Syaiful menekankan pentingnya menyusun roadmap yang konkret untuk memastikan program dapat berjalan optimal. “Tanpa peta jalan yang jelas, target program ini akan sulit tercapai,” tambah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Pendekatan Kelembagaan

Selain itu, Syaiful juga menyoroti perlunya pendekatan kelembagaan yang kuat dalam pelaksanaan program. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak boleh hanya bergantung pada inisiatif personal Menteri PKP.

“Sebagai proyek besar, gerakan kelembagaan sangat diperlukan agar target program lebih mudah tercapai,” pungkasnya.

Dengan kejelasan narasi dan koordinasi kelembagaan yang solid, diharapkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (P-01)

 

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Monas Dipenuhi 100 Ribu Jemaah, Zikir dan Doa Kebangsaan Resmi Awali Peringatan Kemerdekaan RI

Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya dibuka dengan seremoni...

Fahri Hamzah Usul Peradilan Etika Dibentuk, Dinilai Jadi Benteng Awal Pencegahan Korupsi

Gagasan memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia dinilai tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum. Wakil...

Reshuffle Kabinet Merah Putih Belum Dibahas, Ini Penjelasan Mensesneg Prasetyo Hadi

Isu perombakan Kabinet Merah Putih kembali mengemuka di tengah sorotan terhadap kinerja pemerintahan dan...

Merdeka Run 2026 Digelar Gratis, Pemerintah Siapkan Empat Kategori Lari untuk Semarakkan HUT Ke-81 RI

Pemerintah kembali mengajak masyarakat merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia melalui kegiatan...

More like this

Monas Dipenuhi 100 Ribu Jemaah, Zikir dan Doa Kebangsaan Resmi Awali Peringatan Kemerdekaan RI

Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya dibuka dengan seremoni...

Fahri Hamzah Usul Peradilan Etika Dibentuk, Dinilai Jadi Benteng Awal Pencegahan Korupsi

Gagasan memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia dinilai tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum. Wakil...

Reshuffle Kabinet Merah Putih Belum Dibahas, Ini Penjelasan Mensesneg Prasetyo Hadi

Isu perombakan Kabinet Merah Putih kembali mengemuka di tengah sorotan terhadap kinerja pemerintahan dan...