BerandaPresidenPresiden Prabowo Soroti Potensi Ekonomi Biru di Forum KTT D-8

Presiden Prabowo Soroti Potensi Ekonomi Biru di Forum KTT D-8

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Presiden Prabowo Subianto menyoroti pentingnya memanfaatkan potensi ekonomi biru (blue economy) yang dimiliki oleh delapan negara berkembang yang tergabung dalam forum D-8. Hal ini disampaikan dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 yang berlangsung di Istana Kepresidenan, New Administrative Capital, Kairo, Mesir, Kamis (19/12/2024).

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa sumber daya maritim yang dimiliki negara anggota D-8, yaitu Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki, dapat menjadi kekuatan transformatif kolektif.

“Potensi besar lain yang sering kita lupakan adalah sumber daya maritim kita bersama. Dengan akses ke kelautan utama dunia seperti Atlantik, Mediterania, Hindia, dan Pasifik, semua negara D-8 diposisikan secara unik untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi biru,” ujar Presiden Prabowo.

Kontribusi D-8 dalam Ekonomi Global
Dikutip dari Antara, Presiden Prabowo juga menggarisbawahi bahwa D-8 mewakili blok ekonomi terbesar ketiga secara global dengan total Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai US$4,81 triliun pada tahun 2023. Mengutip proyeksi Price Waterhouse Coopers, ia menyebutkan bahwa seluruh negara anggota D-8 diperkirakan akan masuk dalam 25 negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050.

Presiden Prabowo secara khusus menyoroti potensi besar dari industri perikanan dunia yang memiliki nilai total hingga 600 miliar dolar AS.

“Kita bisa membayangkan jika kita berkonsentrasi dalam memanfaatkan ekonomi biru, ekonomi kita benar-benar akan kuat,” kata Prabowo.

Ajakan untuk Integrasi Ekonomi dan Kerja Sama
Untuk mewujudkan potensi tersebut, Presiden Prabowo mengajak negara-negara anggota D-8 untuk memperdalam integrasi ekonomi dan meningkatkan kerja sama yang lebih konkret. Salah satu langkah penting yang diusulkan adalah penerapan kesepakatan dagang Preferential Trade Agreement secara efektif di antara negara anggota, serta penyederhanaan prosedur pabean dalam perdagangan intra-D8.

“Kita juga harus menetapkan prosedur pabean yang disederhanakan dalam perdagangan intra-D8,” tegasnya.

Penguatan Ekonomi Halal
Selain itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperkuat jaringan ekonomi halal, mengingat negara-negara anggota D-8 memiliki populasi muslim yang besar, dengan rata-rata jumlah penduduk muslim di atas 100 juta orang.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan memperkuat posisi negara-negara anggota D-8 dalam ekonomi global. (P-01)

 

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

BPI KPNPA RI Apresiasi Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran...

BPI KPNPA RI Soroti Dugaan HP Ilegal di Lapas Perempuan Pekanbaru

Pekanbaru, Riau, Parle — Dugaan masih beredarnya telepon genggam (HP) ilegal di Lembaga Pemasyarakatan...

BPI KPNPA RI Desak Kapolri Beri Perhatian Kasus Irjen Sofyan Nugroho: Pejabat Polri Saja Menunggu Kepastian Hukum, Bagaimana Rakyat Biasa?

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik...

FWK MENILAI KPK PENAKUT, PEMERINTAH TIDAK BOLEH ANTIKRITIK

Jakarta, Parle--Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengingatkan KPK harus memiliki keberanian dan konsistensi dalam penegakan...

More like this

BPI KPNPA RI Apresiasi Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran...

BPI KPNPA RI Soroti Dugaan HP Ilegal di Lapas Perempuan Pekanbaru

Pekanbaru, Riau, Parle — Dugaan masih beredarnya telepon genggam (HP) ilegal di Lembaga Pemasyarakatan...

BPI KPNPA RI Desak Kapolri Beri Perhatian Kasus Irjen Sofyan Nugroho: Pejabat Polri Saja Menunggu Kepastian Hukum, Bagaimana Rakyat Biasa?

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik...