BerandaPeristiwaShinta Kamdani: Apindo Dapat Bantu Pemerintah Prabowo dalam Memformulasikan Kebijakan Ekonomi.

Shinta Kamdani: Apindo Dapat Bantu Pemerintah Prabowo dalam Memformulasikan Kebijakan Ekonomi.

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengungkapkan jika dirinya bersama dengan Apindo senantiasa aktif berkomunikasi dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Hal ini dilakukan, sebagai bentuk upaya komunikasi selama masa peralihan pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Kita terus melakukan update. Makanya kita intensif juga untuk memberikan masukan kepada pemerintah yang akan datang,” jelas Shinta ketika ditemui di Kantor Pusat Apindo, Jakarta, dikutip Minggu (25/8/2024).

Selain itu, dirinya juga mengapresiasi keterbukaan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, yang diketuai Sufmi Dasco Ahmad dalam menerima masukan dari para pengusaha. Pasalnya, pengusaha sebagai pelaku di lapangan menurutnya, dapat memberikan masukan yang dapat membantu pemerintah dalam memformulasikan kebijakan ekonomi.

“Tentunya (Apindo), dapat memberi masukan yang dapat pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran, dalam memformulasikan kebijakan ekonomi,” kata Shinta seraya menekankan pentingnya melanjutkan kebijakan yang sudah efektif dari pemerintahan Jokowi, mengingat pengalaman 10 tahun terakhir.

Ia juga berharap agar pemerintahan mendatang tidak perlu mengulang proses yang sudah berjalan baik, tetapi fokus pada memperbaiki yang kurang efektif.

“Jadi yang kita tahu apa yang baik, yang bagus, dilanjutkan. Apa yang kurang harus diperbaiki. Nah itu tugas kami dari pelaku usaha yang menjalankan,” tekan Shinta yang tidak merinci lebih jauh masukan-masukan apa saja yang diberikan Apindo.

Masih menurut Shinta, tidak mungkin masalah ekonomi negeri ini hanya mengandalkan [pemerintah], karena tidak bisa akan tumbuh tinggi tanpa adanya investasi. “Jadi itu juga satu kunci,” ujar Shinta menekankan.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah menyampaikan sejumlah asumsi dasar makro untuk Rancangan Anggaran Pendapatan Negara (RAPBN) 2025 dalam agenda Sidang Tahunan RI bersama dengan DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dalam pidato penyampaian asumsi makro RAPBN 2025, Jokowi menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan sebesar 5,2%, ditopang oleh permintaan domestik karena kondisi ekonomi global yang stagnan. “Pemerintah akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia,” ujar dia.

Selain itu, asumsi inflasi dalam RAPBN 2025 diperkirakan sebesar 2,5%, dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di Rp16.100/US$. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diasumsikan sebesar 7,1%.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada di US$82 per barel, dengan target lifting minyak sebesar 600 ribu per barel per hari dan gas bumi 1,005 juta barel setara minyak per hari. ***

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

BPI KPNPA RI Apresiasi Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran...

BPI KPNPA RI Soroti Dugaan HP Ilegal di Lapas Perempuan Pekanbaru

Pekanbaru, Riau, Parle — Dugaan masih beredarnya telepon genggam (HP) ilegal di Lembaga Pemasyarakatan...

BPI KPNPA RI Desak Kapolri Beri Perhatian Kasus Irjen Sofyan Nugroho: Pejabat Polri Saja Menunggu Kepastian Hukum, Bagaimana Rakyat Biasa?

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik...

FWK MENILAI KPK PENAKUT, PEMERINTAH TIDAK BOLEH ANTIKRITIK

Jakarta, Parle--Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengingatkan KPK harus memiliki keberanian dan konsistensi dalam penegakan...

More like this

BPI KPNPA RI Apresiasi Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran...

BPI KPNPA RI Soroti Dugaan HP Ilegal di Lapas Perempuan Pekanbaru

Pekanbaru, Riau, Parle — Dugaan masih beredarnya telepon genggam (HP) ilegal di Lembaga Pemasyarakatan...

BPI KPNPA RI Desak Kapolri Beri Perhatian Kasus Irjen Sofyan Nugroho: Pejabat Polri Saja Menunggu Kepastian Hukum, Bagaimana Rakyat Biasa?

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik...