JAKARTA, PARLE.CO.ID — Ketua Fraksi Golkar MPR Idris Laena mengecam kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang melarang penggunaan jilbab bagi petugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) wanita.

“Penjelasan Kepala BPIP yang menyatakan petugas Paskibraka dengan sukarela melepas jilbab, adalah pernyataan ‘konyol’ dan semakin meresahkan,” kata Laena di Jakarta, Kamis (15/8/2024). Sebab, untuk menjadi petugas Paskibraka dari awalnya harus mengisi formulir surat penyataan di atas materai yang didasarkan pada peraturan BPIP Nomor 3/2022, serta diperkuat Surat Keputusan Kepala BPIP No. 35/2024 tentang Standar Pakaian, Atribut dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Yang intinya, menegaskan pentingnya keseragaman.

Ditegaskan Idris, kecaman atas kebijakan tersebut akan terus bermunculan karena BPIP yang diharapkan mampu mengawal Pancasila sebagai ideologi yang mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk dan beraneka ragam, justru tidak mampu memahami esensi Pancasila yang sesungguhnya. Padahal, lanjut Idris, pada Pelaksanaan HUT RI 17 Agustus di era Presiden Joko Widodo, justru dimulainya tradisi baru menggunakan pakaian adat untuk menggambarkan kemajemukan bangsa Indonesia.

“Hal itu sesuai dengan semboyan Negara Republik Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya biar berbeda-beda tapi tetap satu jua,” tegasnya. Menurut Idris Laena, yang juga Ketua Umum Satkar Ulama Indonesia dan juga Anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini, sudah saatnya pemerintah mengevaluasi Kepala BPIP. (P-01)