Rencana reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto dinilai harus menjadi momentum mengevaluasi seluruh kinerja pemerintahan, bukan sekadar mengganti satu atau dua menteri. Pencapaian program, kemampuan eksekusi, integritas, komunikasi publik, dan pengawasan institusi perlu menjadi ukuran utama.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Analysis Center Dahlan Watihellu mengatakan, pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa setelah sekitar setahun menjabat menunjukkan bahwa Prabowo bersedia mengevaluasi pejabat strategis. Namun, persoalan pemerintahan tidak otomatis selesai dengan mengganti satu menteri.
“Kalau masalahnya adalah kualitas eksekusi program, koordinasi antarkementerian, komunikasi publik, integritas, dan efektivitas para pembantu Presiden, maka yang harus dievaluasi adalah seluruh mesin pemerintahan,” kata Dahlan.
Menurut dia, evaluasi kabinet tidak serta-merta berarti pemerintahan Prabowo gagal. Namun, Presiden perlu membandingkan capaian setiap menteri dengan target yang telah ditetapkan.
“Jangan sampai reshuffle hanya menjadi koreksi terhadap satu sektor, sementara menteri lain yang performanya buruk tetap dipertahankan,” ujarnya.
Rapor Menteri dan Ancaman Kompromi Politik
Dahlan mendesak Presiden menyusun rapor kabinet berdasarkan target yang terukur. Evaluasi harus menjawab program apa yang tercapai, apa yang gagal, dan apakah penyebabnya berasal dari menteri, birokrasi, anggaran, atau koordinasi.
Ia mengingatkan agar reshuffle tidak berubah menjadi kompromi antarpartai.
“Kalau seorang menteri dipertahankan karena partainya kuat, sementara performanya buruk, maka pesan yang muncul adalah loyalitas politik lebih penting daripada kompetensi. Itu berbahaya,” kata Dahlan.
Sebaliknya, menteri dari partai kecil yang berkinerja baik harus tetap dipertahankan. Reshuffle, menurut dia, harus memperkuat meritokrasi kabinet, bukan sekadar mengatur keseimbangan koalisi.
Raja Juli dan Nusron Harus Diuji dengan Standar Sama
Dahlan menilai Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni layak masuk evaluasi serius, terutama terkait efektivitas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta persoalan kredibilitas dan etik.
Ia menyinggung pengakuan Raja Juli mengenai amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby dan kemudian dilaporkan sebagai dugaan gratifikasi. KPK mendalami hubungan pemberian tersebut dengan perkara yang menjerat Suhardiman.
“Ini belum berarti Raja Juli melakukan korupsi. Tetapi secara politik, Presiden tetap berhak bertanya apakah kontroversi tersebut mengganggu kredibilitas Menteri Kehutanan,” ujarnya.
Sementara itu, Dahlan mengingatkan agar evaluasi terhadap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tidak mendahului proses hukum. Nusron belum dinyatakan tersangka, sementara KPK masih mendalami keterkaitannya dalam perkara yang menjadi sorotan.
Namun, Presiden juga tidak harus menunggu Nusron menjadi tersangka untuk mengevaluasi kepemimpinannya.
“Raja Juli tidak boleh dievaluasi hanya karena kontroversi, sementara Nusron dikecualikan karena kekuatan politik. Sebaliknya, Nusron juga tidak boleh dihukum hanya karena orang-orang di sekitarnya tersangka,” kata Dahlan.
Kinerja Harus Mengalahkan Kepentingan Partai
Dahlan menegaskan, menteri bukan lagi sekadar kader partai setelah menerima mandat pemerintahan. Karena itu, kepentingan politik tidak boleh mengalahkan tanggung jawab terhadap negara.
“Partai boleh memiliki kepentingan politik, tetapi kementerian tidak boleh dijadikan instrumen kepentingan politik partai,” ujarnya.
Memasuki tahun kedua pemerintahan dan semakin dekat dengan 2029, Prabowo dinilai perlu menunjukkan otoritasnya dengan menerapkan standar evaluasi yang sama kepada seluruh menteri.
“Ukuran akhirnya bukan loyal kepada partai atau Presiden, tetapi apakah dia efektif menjalankan mandat pemerintahan?” kata Dahlan.
Reshuffle, dengan demikian, harus menjadi alat untuk memperbaiki kualitas pemerintahan. Bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan penegasan bahwa kinerja, integritas, dan kemampuan memimpin institusi menjadi dasar utama seorang menteri dipertahankan.