Bali ingin terus menjual citra sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Namun, ketika layanan wisata semakin bergantung pada teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI), daya tarik itu juga menghadapi risiko baru: penipuan siber, penyalahgunaan data wisatawan, hingga deepfake yang dapat merusak kepercayaan publik.
Risiko tersebut menjadi perhatian Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat melakukan kunjungan kerja bersama delegasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI ke Bali International Muhammadiyah University (BIM University), Bali, Rabu (26/8/2026). Pertemuan itu membahas perkembangan AI, transformasi digital, serta tantangan keamanan siber di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Habib Aboe mengatakan percepatan digitalisasi harus berjalan beriringan dengan kemampuan melindungi ruang digital. Menurut dia, Bali memiliki posisi khusus karena menjadi salah satu wajah Indonesia yang berhadapan langsung dengan masyarakat internasional.
“Bali adalah etalase Indonesia di mata dunia. Karena itu, kemajuan teknologi pariwisata harus berjalan beriringan dengan penguatan keamanan digital,” ujar Habib Aboe.
Ia menilai teknologi digital membawa peluang besar bagi pariwisata dan ekonomi kreatif. Digitalisasi dapat memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi layanan, sekaligus membuka ruang inovasi bagi pelaku usaha, termasuk UMKM.
Namun, manfaat tersebut datang bersama kerentanan yang tidak bisa diabaikan. Habib Aboe menyoroti ancaman cyber scams, penyalahgunaan data wisatawan, manipulasi digital, dan deepfake.
Ancaman tersebut, kata dia, bukan sekadar persoalan teknis. Jika digunakan untuk melakukan penipuan atau menyebarkan informasi palsu, teknologi tersebut dapat menggerus kepercayaan wisatawan dan pada akhirnya memengaruhi reputasi destinasi pariwisata Indonesia.
Karena itu, Habib Aboe mendorong BIM University tidak berhenti pada pengembangan teknologi, tetapi ikut membangun ekosistem riset yang dapat membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi ancaman digital.
Ia mengapresiasi berbagai inovasi BIM University dalam pemanfaatan AI. Salah satunya melalui Bali Future Lab yang digelar pada Juli 2026 untuk mendorong transformasi AI dan digitalisasi di sektor UMKM serta pariwisata Bali.
Menurut Habib Aboe, perguruan tinggi memiliki posisi penting karena dapat mempertemukan pengembangan teknologi dengan kebutuhan regulasi. Pusat riset dan inovasi di kampus dapat menghasilkan kajian yang lebih dekat dengan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dan industri.
Persoalan yang sama juga berlaku pada pengelolaan data. Ketika aktivitas wisata semakin terdigitalisasi, data pribadi wisatawan menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi digital. Perlindungan terhadap data tersebut harus berjalan bersamaan dengan inovasi teknologi.
Habib Aboe juga mengingatkan adanya kesenjangan antara kecepatan perkembangan AI dan kemampuan regulasi mengikutinya.
“Kita tidak ingin generasi muda hanya lihai menciptakan teknologi, tetapi abai terhadap hukum, etika dan privasi,” tegasnya.
Karena itu, ia mendorong perguruan tinggi mengintegrasikan kemampuan teknologi dengan pemahaman hukum, etika digital, dan perlindungan data pribadi. Penguasaan teknologi, menurut dia, tidak cukup jika tidak dibarengi kesadaran mengenai konsekuensi penggunaannya.
Habib Aboe juga meminta hasil riset mahasiswa dan dosen BIM University tidak berhenti sebagai karya akademik. Penelitian di bidang sistem informasi, bisnis digital, dan tata kelola siber dinilai dapat memberikan kontribusi langsung terhadap proses penyusunan kebijakan nasional.
“Riset-riset mahasiswa dan dosen mari kita tarik ke Senayan. Jadikan itu sebagai masukan empiris bagi kami di DPR RI dalam memperkuat instrumen hukum perlindungan ruang siber nasional,” katanya.
Dorongan tersebut menempatkan perguruan tinggi bukan hanya sebagai tempat mencetak tenaga ahli teknologi, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan bagi pembentukan kebijakan publik.
Dalam pandangan Habib Aboe, Bali memiliki modal yang lebih besar dari sekadar industri pariwisata. Ekosistem pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan hubungan internasional yang berkembang di Bali dapat menjadi fondasi untuk membangun pusat inovasi dan kerja sama regional.
Ia melihat Bali berpeluang memainkan peran sebagai hub diplomasi jalur kedua (track-two diplomacy), khususnya dalam pembahasan ketahanan digital dan etika teknologi di kawasan ASEAN.
“Bali memiliki potensi besar menjadi pelopor ketahanan digital dan etika teknologi di kawasan regional ASEAN,” pungkas Habib Aboe.
Kunjungan BKSAP DPR RI ke BIM University pun memperlihatkan bahwa tantangan AI tidak lagi dapat ditempatkan semata sebagai urusan teknologi. Keamanan siber, perlindungan data, etika, pendidikan, riset, dan regulasi semakin bertemu dalam satu persoalan yang sama: bagaimana memastikan transformasi digital memberi manfaat tanpa mengorbankan kepercayaan publik.
Bagi Bali, tantangan itu menjadi semakin penting. Sebagai destinasi yang dikenal dunia, reputasi digitalnya pada akhirnya tidak terpisahkan dari reputasi pariwisatanya. ***