Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banjarbaru kembali mencuri perhatian di tingkat nasional. Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke MPP Banjarbaru, Sabtu (1/8/2026), untuk meninjau, langsung implementasi pelayanan publik terpadu, khususnya layanan kepolisian yang telah terintegrasi dalam satu kawasan.
Rombongan yang dipimpin Ketua Tim Kunjungan Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, meninjau, berbagai layanan sekaligus berdialog dengan pengelola guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan cepat, efektif, dan mudah diakses.
Kunjungan tersebut semakin mempertegas posisi MPP Banjarbaru sebagai salah satu percontohan pelayanan publik di Indonesia. Sebelumnya, Pemerintah Kota Banjarbaru meraih predikat “Sangat Baik” dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2026.
Prestasi tersebut menempatkan Banjarbaru di peringkat ke-25 dari 93 pemerintah kota di Indonesia dengan nilai evaluasi 87,960. Capaian ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru, Bambang Supriyanto, mengatakan, MPP Banjarbaru terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui layanan yang semakin lengkap dalam satu lokasi.
“Saat ini terdapat 33 tenant layanan yang beroperasi di MPP Kota Banjarbaru. Sebanyak 10 tenant berasal dari SKPD, sedangkan sisanya merupakan instansi vertikal, seperti Polres, Samsat, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dan berbagai instansi lainnya,” ujarnya.
Menurut Bambang, layanan Samsat di MPP Banjarbaru memiliki jangkauan lebih luas karena melayani seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, tidak hanya warga Banjarbaru.
Selain layanan administrasi pemerintahan dan hukum, MPP Banjarbaru juga menghadirkan inovasi berupa fasilitas akad nikah gratis. Fasilitas tersebut dilengkapi meja, dekorasi, dan sarana pendukung sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat tanpa biaya.
“Kami ingin MPP tidak hanya menjadi pusat pelayanan administrasi, tetapi juga menghadirkan pelayanan yang memberikan kemudahan dan nilai tambah bagi masyarakat,” katanya.
Konsep pelayanan terpadu tersebut mendapat apresiasi dari Habib Aboe Bakar Al-Habsyi. Ia mengaku, terkesan dengan sistem pelayanan yang diterapkan Pemerintah Kota Banjarbaru karena mampu memangkas birokrasi sekaligus menghadirkan berbagai layanan dalam satu lokasi.
Menurutnya, kolaborasi berbagai instansi dalam satu gedung merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, efisien, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
Kunjungan Komisi III DPR RI menjadi pengakuan, atas keberhasilan inovasi pelayanan publik yang dikembangkan Pemerintah Kota Banjarbaru. Dengan berbagai prestasi yang telah diraih, MPP Banjarbaru diharapkan, terus menjadi contoh birokrasi modern yang menghadirkan pelayanan prima, transparan, mudah diakses, dan semakin dipercaya masyarakat.