Pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) membuka babak baru dalam kepemimpinan bank sentral. Di tengah perhatian pelaku pasar terhadap arah kebijakan moneter nasional, proses pemilihan gubernur BI yang baru dinilai menjadi momentum penting untuk memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga sekaligus memperkuat pertumbuhan sektor produktif.
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Azis Subekti menilai, sosok pengganti Perry Warjiyo harus mampu menjaga independensi Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan undang-undang, sekaligus membangun sinergi dengan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Menurut Azis, pergantian kepemimpinan di BI bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan, melainkan keputusan strategis yang akan memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat, pelaku usaha, hingga investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.
“Gubernur BI yang baru harus memberi kepastian bahwa independensi bank sentral tetap terjaga. Dalam kondisi seperti sekarang, kepercayaan pasar tidak boleh dibiarkan terganggu,” ujar Azis dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7/2026).
Sebelumnya, pemerintah telah menerima pengunduran diri Perry Warjiyo dari posisi Gubernur BI dengan alasan pribadi. Sesuai ketentuan yang berlaku, tugas dan kewenangan gubernur sementara dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, hingga ditetapkannya pejabat definitif.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto masih belum mengumumkan nama calon yang akan diajukan sebagai Gubernur Bank Indonesia berikutnya.
Stabilitas Harus Menjadi Fondasi Pertumbuhan
Azis menekankan, gubernur BI yang baru tetap harus menjadikan pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, serta ketahanan sistem keuangan sebagai prioritas utama.
Namun, menurut dia, stabilitas ekonomi tidak boleh berhenti sebatas indikator makro yang terlihat baik di atas kertas. Kebijakan moneter juga harus mampu menciptakan ruang bagi tumbuhnya investasi, ekspansi industri, serta pembukaan lapangan kerja.
“Stabilitas bukan garis akhir. Stabilitas adalah titik berangkat agar investasi tumbuh, industri berkembang, pembiayaan masuk ke sektor produktif, dan lapangan kerja semakin terbuka,” katanya.
Pendiri Serikat Masyarakat Produktif Indonesia itu menegaskan, dorongan agar BI mendukung produktivitas nasional bukan berarti bank sentral harus kehilangan independensinya atau mengikuti kepentingan politik jangka pendek.
Sebaliknya, ia menilai diperlukan koordinasi yang kuat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal tanpa mengurangi kewenangan masing-masing lembaga.
“Bank Indonesia harus independen, tetapi bukan berarti berjalan sendiri. Yang dibutuhkan adalah orkestrasi kebijakan, bukan subordinasi bank sentral kepada pemerintah,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pemerintah memiliki mandat menjalankan kebijakan fiskal dan pembangunan sektor riil, sedangkan Bank Indonesia tetap fokus pada kebijakan moneter, makroprudensial, pengembangan pasar keuangan, serta sistem pembayaran.
Menurut Azis, seluruh instrumen kebijakan tersebut harus diarahkan pada tujuan yang sama, yakni meningkatkan kapasitas produktif perekonomian nasional.
Tantangan Gubernur BI Berikutnya
Azis menilai, gubernur BI yang baru akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari tekanan terhadap nilai tukar rupiah, ketidakpastian arus modal global, perubahan rantai pasok dunia, persaingan teknologi, hingga meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional.
Karena itu, ia menekankan pentingnya memilih figur yang memiliki integritas, kapasitas teknokratis, pengalaman di bidang ekonomi dan keuangan, serta keberanian menjaga independensi lembaga.
“Yang dipertaruhkan bukan hanya siapa yang duduk sebagai Gubernur BI. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan terhadap masa depan perekonomian Indonesia,” pungkas Azis.