Di saat perhatian publik masih tertuju pada arah kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi nasional, pemerintah mengumumkan perkembangan yang mengubah lanskap kepemimpinan bank sentral. Perry Warjiyo resmi mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI), meski masa tugasnya seharusnya baru berakhir pada 2028.
Pengumuman tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Senin (27/7/2026). Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Perry sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia.
“Per kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden, yang kemudian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama mengacu kepada Undang-Undang Bank Indonesia, maka Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjiyo,” kata Prasetyo.
Pemerintah menyatakan keputusan tersebut direspons dengan penghargaan atas pengabdian Perry selama memimpin bank sentral. Presiden, kata Prasetyo, menyampaikan apresiasi atas kontribusi Perry dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah berbagai tantangan global.
“Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjiyo dan disertai ucapan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian beliau selama tujuh tahun lamanya,” ujar Prasetyo.
Pengunduran diri Perry menjadi sorotan karena terjadi ketika periode keduanya sebagai Gubernur Bank Indonesia masih menyisakan sekitar dua tahun. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2023, Perry dilantik kembali pada 24 Mei 2023 untuk masa jabatan lima tahun yang seharusnya berakhir pada 2028.
Bagi pelaku pasar keuangan, pergantian kepemimpinan di bank sentral bukan sekadar perubahan jabatan. Bank Indonesia memegang peran penting dalam menetapkan kebijakan suku bunga, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memastikan sistem pembayaran nasional tetap berjalan dengan baik. Karena itu, transisi kepemimpinan lazim dipandang sebagai momentum yang dapat memengaruhi ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan moneter ke depan.
Perry pertama kali dipercaya memimpin Bank Indonesia pada 24 Mei 2018 setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia menggantikan Agus Martowardojo dan kemudian kembali memperoleh mandat untuk memimpin BI pada periode 2023–2028.
Selama menjabat, Perry dikenal sebagai salah satu arsitek transformasi sistem pembayaran digital nasional. Di bawah kepemimpinannya, Bank Indonesia memperluas implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), mempercepat digitalisasi sektor keuangan, serta mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak ekonomi global.
Jejak karier Perry di Bank Indonesia dimulai jauh sebelum ia menduduki kursi gubernur. Bergabung pada 1984, ia menghabiskan lebih dari empat dekade di institusi tersebut dengan menempati berbagai posisi strategis di bidang riset ekonomi, kebijakan moneter, hubungan internasional, pengelolaan devisa, transformasi organisasi, hingga pengembangan sumber daya manusia di lingkungan bank sentral.
Dengan diterimanya pengunduran diri tersebut, perhatian kini beralih pada proses penunjukan gubernur baru. Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengusulkan calon kepada DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebelum ditetapkan sebagai pemimpin baru bank sentral. Proses itu diperkirakan akan menjadi salah satu agenda penting dalam menjaga kesinambungan kebijakan moneter dan kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.