Kasus tewasnya seorang pria yang diduga mencuri ayam setelah menjadi korban amuk massa di Bali memicu keprihatinan luas. Peristiwa tersebut kembali menyoroti praktik main hakim sendiri (eigenrichting) yang masih kerap terjadi di tengah masyarakat dan berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menegaskan bahwa penyelesaian dugaan tindak pidana harus dilakukan melalui mekanisme hukum, bukan dengan kekerasan yang justru melahirkan tindak pidana baru.
Menurut Sari, Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin setiap warga negara memperoleh proses hukum yang adil. Karena itu, masyarakat diminta tidak mengambil tindakan sendiri terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum.
“Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, setiap warga negara harus menghormati proses hukum yang berlaku. Jangan pernah mengambil tindakan menghakimi sendiri. Apabila menemukan dugaan tindak pidana, segera laporkan kepada kepolisian atau aparat yang berwenang agar diproses sesuai ketentuan hukum,” ujar Sari Yuliati dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (26/7/2026).
Ia menilai, peristiwa di Bali harus menjadi peringatan bahwa tindakan emosional yang dilakukan secara beramai-ramai dapat berakhir pada tragedi kemanusiaan. Menurutnya, dugaan pencurian yang semestinya diproses melalui jalur hukum justru berubah menjadi kasus yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
Sari menegaskan, rasa keadilan masyarakat tidak boleh diwujudkan melalui aksi kekerasan. Penegakan hukum, kata dia, sepenuhnya menjadi kewenangan aparat yang telah diberikan mandat oleh negara.
“Tindakan massa yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang merupakan peristiwa yang sangat memprihatinkan dan harus menjadi pembelajaran bersama,” katanya.
DPR Minta Polisi Bertindak Profesional
Selain mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aksi main hakim sendiri, Sari juga meminta Kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut secara profesional, objektif, dan transparan.
Ia menegaskan, siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal dunia harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, penegakan hukum yang tegas dan terbuka menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Literasi Hukum Harus Diperkuat
Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menilai masih perlunya penguatan literasi hukum di tengah masyarakat untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
Ia mendorong Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kepolisian Republik Indonesia memperluas edukasi hukum secara berkelanjutan hingga ke tingkat daerah.
Menurut Sari, pemahaman mengenai konsekuensi pidana dari tindakan main hakim sendiri harus disampaikan melalui berbagai saluran, mulai dari sekolah, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga media massa.
“Literasi hukum masyarakat harus terus ditingkatkan. Edukasi mengenai bahaya tindakan main hakim sendiri perlu dilakukan secara luas melalui sekolah, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga media massa. Masyarakat harus memahami bahwa tindakan menghakimi sendiri dapat berakibat fatal, baik bagi korban maupun bagi pelakunya yang juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,” ujarnya.
Penegakan Hukum Tetap Menjadi Wewenang Negara
Mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menegaskan bahwa menjaga keamanan lingkungan memang menjadi tanggung jawab bersama. Namun, pelaksanaan penegakan hukum tidak boleh diambil alih oleh masyarakat.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan nilai kemanusiaan, menahan diri dari tindakan emosional, serta mempercayakan setiap dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum.
“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, menahan diri dari tindakan emosional, serta memercayakan setiap dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Menjaga keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama, tetapi penegakan hukum harus tetap berada di tangan institusi yang diberi kewenangan oleh negara,” kata Sari.
Ia berharap tragedi di Bali menjadi pelajaran penting bagi seluruh masyarakat bahwa penyelesaian persoalan hukum harus selalu mengedepankan prinsip negara hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum agar peristiwa serupa tidak kembali terulang.