Kota Depok dinilai memiliki modal besar untuk berkembang menjadi pusat inovasi dan ekonomi berbasis pengetahuan di tingkat global. Berbekal kualitas sumber daya manusia yang tinggi, banyaknya perguruan tinggi, serta pertumbuhan ekonomi yang positif, Depok dinilai tidak hanya layak menjadi kota pendidikan, tetapi juga pusat riset, ekonomi kreatif, ekonomi syariah, hingga pengembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPR RI yang juga Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, saat melakukan kunjungan kerja BKSAP ke Pemerintah Kota Depok. Menurutnya, diplomasi parlemen harus mampu menghasilkan manfaat konkret bagi pembangunan daerah melalui penguatan kerja sama internasasional.
“Diplomasi parlemen saat ini harus menghasilkan manfaat nyata bagi daerah. Karena itu, Kota Depok perlu didorong menjadi etalase kolaborasi internasional berbasis inovasi, riset, ekonomi kreatif, ekonomi syariah, dan transformasi digital,” kata Habib Aboe.
Ia menjelaskan, sejumlah indikator menunjukkan kesiapan Depok untuk bersaing di tingkat internasional. Kota ini memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekitar 84,04, pertumbuhan ekonomi sekitar 5,50 persen, tingkat kemiskinan yang relatif rendah, serta didominasi penduduk usia produktif.
“Dengan modal tersebut, Depok layak dipromosikan sebagai kota inovasi Indonesia di berbagai forum internasional,” ujarnya.
Habib Aboe menilai keunggulan utama Depok bukan terletak pada kekayaan sumber daya alam, melainkan kualitas sumber daya manusianya. Kehadiran lebih dari 30 perguruan tinggi, termasuk Universitas Indonesia, dinilai menjadi fondasi kuat bagi pengembangan kota berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Kekuatan terbesar Depok bukanlah sumber daya alam, melainkan sumber daya manusia. Dengan kualitas SDM yang tinggi dan IPM mencapai 84,04, Depok memiliki modal menjadi Knowledge City bertaraf internasional. Kami mendorong agar Depok tidak hanya dikenal sebagai kota tempat kampus berada, tetapi menjadi kota yang mengekspor inovasi, teknologi, dan talenta,” tegasnya.
Untuk memperkuat upaya tersebut, BKSAP DPR RI, lanjut Habib Aboe, siap membuka akses kerja sama internasional bagi Pemerintah Kota Depok. Bentuk dukungan itu mencakup pengembangan jejaring riset, kolaborasi perguruan tinggi dengan lembaga penelitian luar negeri, hingga mempertemukan pemerintah daerah dengan lembaga donor internasional.
“BKSAP bisa membantu membuka jejaring riset dengan parlemen negara sahabat, memfasilitasi kolaborasi universitas dengan pusat riset luar negeri, serta mempertemukan pemerintah kota dengan donor internasional,” katanya.
Selain itu, Habib Aboe menilai Depok memiliki peluang besar menjadi daerah percontohan dalam penerapan kecerdasan buatan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Menurutnya, pembahasan Panitia Kerja (Panja) Artificial Intelligence di BKSAP dapat menjadi momentum untuk mendorong implementasi AI di tingkat pemerintah daerah.
“BKSAP saat ini sedang membahas Panja Artificial Intelligence. Kami melihat Depok sebagai daerah yang paling siap menjadi pilot project. Misalnya untuk pengembangan AI dalam pelayanan publik, pengelolaan transportasi, maupun peningkatan layanan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, BKSAP akan terus menjalankan peran diplomasi parlemen dengan menjembatani pemerintah daerah, parlemen negara sahabat, organisasi internasional, dan berbagai mitra strategis guna memperluas kerja sama yang berdampak pada pembangunan daerah.
“BKSAP siap menjadi jembatan komunikasi dengan parlemen negara sahabat, organisasi internasional, dan berbagai mitra strategis sehingga potensi Kota Depok semakin dikenal dunia,” pungkas Legislator PKS dari Dapil Kalimantan Selatan I tersebut.